Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021
P. 60
Selama Libur Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad saw. dan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943
tertanggal 9 Maret 2021.
"Mengimbau pekerja/buruh dan keluarganya agar tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar
kota selama periode libur Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad saw. dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru
Saka 1943, sejak tanggal 10 Maret sampai dengan 14 Maret 2021," kata Ida seperti dikutip dari
keterangan tertulisnya, Selasa (9/3/2021).
Dalam poin kedua SE yang ditujukan kepada para Gubernur, Menaker Ida mengingatkan bahwa
dalam kondisi terpaksa para pekerja/buruh yang menyebabkan pekerja/buruh harus bepergian
ke luar kota, maka wajib untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Apabila pekerja/buruh yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian
ke luar kota pada periode tersebut (10 s.d 14 Maret 2021), maka yang bersangkutan wajib
melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M," ujar Ida.
Yang dimaksud dengan 5M yakni menggunakan masker dengan benar ketika berada atau
berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,
menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (physical
distancing), menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi.
Selain protokol kesehatan, pekerja/buruh yang terpaksa harus ke luar kota pada periode tersebut
diimbau untuk memperhatikan zonasi risiko penyebaran Covif-19 yang ditetapkan oleh Satuan
Tugas Penanganan COVID-19.
Selain itu, pekerja juga harus memperhatikan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah
asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.
Para pekerja/buruh pun harus mematuhi kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang
ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, Satgas Covid-19, dan protokol kesehatan yang
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Dalam SE ini, Menaker Ida juga meminta kepada para Gubernur untuk menindaklanjuti dan
menyampaikan SE ini kepada Bupati/Wali Kota serta pemangku kepentingan terkait.
59
