Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021

Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berhak
mendapatkan hak JKP.
"Kemarin ada isu PKWT tidak [mendapat hk JKP]. Bukan begitu, jadi proses itu berjalan terus.
JKP ini juga dapat menjadi hak PKWT maupun PKWTT. Jadi pekerja dengan semua bentuk
perjanjian kerja itu mendapatkan hak JKP ini," ujar Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kemnaker Retno Pratiwi dalam diskusi Membedah Asuransi Pengangguran di Masa Marak PHK,
Selasa (9/3).

Dia juga mengatakan, yang menjadi peserta JKP adalah pekerja yang belum berusia 54 tahun.

Lebih lanjut, Retno menjelaskan, pekerja yang telah diikutsertakan oleh pengusaha dalam
program jaminan sosial dan patuh akan serta merta menjadi peserta JKP. Sehingga pemberi
kerja tidak perlu lagi mendaftarkan karyawannya untuk masuk dalam program ini.

Program jaminan sosial yang dimaksud sesuai dengan penahapan kepesertaan dalam Peraturan
Presiden nomor 109 tahun 2013. Dimana untuk usaha besar dan usaha menengah,
diikutsertakan dalam program JKN, JKK, JHT, JP dan JKM. Sementara untuk usaha kecil dan
mikro diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT dan JKM.

Akan tetapi, pekerja yang baru perlu didaftarkan oleh pengusaha dalam jaminan sosial supaya
bisa mendapatkan manfaat JKP.

Mengingat yang melakukan pendaftaran adalah pemberi kerja, Retno pun meminta agar pemberi
kerja mematuhi peraturan supaya pekerja tidak kehilangan manfaat dari JKP.

"Maka bapak ibu sekalian, pemberi kerja supaya hati-hati dan supaya patuh untuk menaati
ketentuan-ketentuan agar pekerja atau peserta tidak berkurang haknya," ujarnya.

Nantinya, pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan berupa uang tunai sebesar 45% dari
upah untuk 3 bulan pertama, 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya. Dasar perhitungan upah
ini adalah upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dimana batas atas upah sebesar
Rp 5 juta.

Tak hanya manfaat uang tunai, ada pula manfaat lain berupa akses informasi pasar kerja
dan/atau bimbingan jabatan serta pelatihan kerja berbasis kompetensi yang dilakukan oleh
lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta atau perusahaan.

Pihak yang berhak menerima manfaat JKP ini adalah pekerja yang mengalami PHK yang sesuai
dengan UU Cipta Kerja, yang berkeinginan untuk bekerja kembali, dan memiliki masa iur paling
sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

63