Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021
P. 66

"Mengimbau pekerja/buruh dan keluarganya agar tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar
              kota selama periode libur Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad saw. dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru
              Saka 1943, sejak tanggal 10 Maret sampai dengan 14 Maret 2021," kata Menaker Ida Fauziyah
              mengutip poin pertama SE tersebut di Kantor Kemnaker Jakarta, Selasa (9/3/2021).

              Dalam poin kedua SE yang ditujukan kepada para Gubernur, Ida mengingatkan bahwa dalam
              kondisi terpaksa para pekerja/buruh yang menyebabkan pekerja/buruh harus bepergian ke luar
              kota, maka wajib untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

              "Apabila pekerja/buruh yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian
              ke luar kota pada periode tersebut (10 sampai 14 Maret 2021), maka yang bersangkutan wajib
              melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M," katanya.

              5M tersebut adalah menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar
              rumah tanpa terkecuali; mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir; menjaga jarak dengan
              orang  lain  ketika  melakukan  komunikasi  antar  individu  (physical  distancing);  menjauhi
              kerumunan; dan membatasi mobilitas dan interaksi.

              Selain protokol kesehatan, pekerja/buruh yang terpaksa harus ke luar kota pada periode tersebut
              diimbau untuk memperhatikan zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan
              Tugas Penanganan COVID-19, serta peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan
              tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.

              Para  pekerja/buruh  pun  harus  mematuhi  kriteria,  persyaratan,  dan  protokol  perjalanan  yang
              ditetapkan  oleh  Kementerian  Perhubungan,  Satgas  COVID-19,  dan  protokol  kesehatan  yang
              ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam SE ini, Ida juga meminta kepada para Gubernur
              untuk  menindaklanjuti  dan  menyampaikan  SE  ini  kepada  Bupati/Wali  Kota  serta  pemangku
              kepentingan terkait. (nng).










































                                                           65
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71