Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021
P. 82
Surat edaran ini tertanggal dikeluarkan 9 Maret 2021. Larangan ditujukan mendukung kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Mengimbau pekerja /buruh dan keluarganya agar tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar
kota selama periode libur Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad saw. dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru
Saka 1943, sejak tanggal 10 Maret sampai dengan 14 Maret 2021," kata Menaker Ida Fauziyah
dalam poin pertama SE tersebut, Selasa (9/3/2021).
Selanjutnya, poin kedua SE yang ditujukan kepada para Gubernur, Menaker mengingatkan dalam
kondisi terpaksa para pekerja/buruh yang menyebabkan pekerja/buruh harus bepergian ke luar
kota, maka wajib untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Apabila pekerja /buruh yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan
bepergian ke luar kota pada periode tersebut (10 s.d 14 Maret 2021), maka yang bersangkutan
wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M," jelasnya.
5M tersebut adalah menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar
rumah tanpa terkecuali; mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir; menjaga jarak dengan
orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (physical distancing); menjauhi
kerumunan; dan membatasi mobilitas dan interaksi.
Selain protokol kesehatan, pekerja/buruh yang terpaksa harus ke luar kota pada periode tersebut
diimbau untuk memperhatikan zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan
Tugas Penanganan COVID-19, serta peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan
tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.
Adapun para pekerja/buruh pun harus mematuhi kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan
yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, Satgas COVID-19, dan protokol kesehatan yang
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Melalui SE ini, Menaker sekaligus meminta kepada para Gubernur untuk menindaklanjuti dan
menyampaikan SE ini kepada Bupati/Wali Kota serta pemangku kepentingan terkait larangan
pekerja atau buruh ke luar kota.
81
