Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021

Dia mengatakan pembiayaan program JKP berasal dari pemerintah pusat yang mengiur sebesar
0,22 persen dan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14 persen
dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,10 persen.

"Artinya pemberi kerja tidak ada tambahan biaya di sini, karena kami akan melakukan
rekomposisi sebesar 0,24 persen, kami alokasikan ke JPK dari dua program dari JKK dan JKP,"
ujarnya.

Dia mengatakan pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan manfaat berupa uang tunai
sebesar 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan
berikutnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. PP ini merupakan
aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

Dalam Pasal 1 PP ini disebutkan, JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh
yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi
pasar kerja, dan pelatihan kerja. Pasal 2 mengatur bahwa pengusaha wajib mengikutsertakan
pekerja/buruh sebagai peserta dalam program JKP.

Dasar perhitungan upah ini adalah upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, di mana
batas atas upah sebesar Rp 5 juta.

"Jadi bapak ibu sekalian, bukan berarti dia kalau gajinya di atas Rp 5 juta tidak akan
mendapatkan manfaat. Jadi kalau dia itu lebih dari Rp 5 juta, maka iurannya akan dihitung
sampai Rp 5 juta," kata dia.

Retno menuturkan yang berhak menerima manfaat JKP merupakan pekerja yang mengalami
PHK sesuai dengan UU Cipta Kerja, yang berkeinginan untuk bekerja kembali, dan memiliki masa
iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum
terjadi PHK .

Namun, menurut Kemnaker, peserta akan dikecualikan untuk alasan PHK karena mengundurkan
diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia.

83