Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 58
Judul Berlanjut di 2021, Kartu Prakerja Diminta Jangkau Karyawan yang
Kena Potong Gaji
Nama Media tempo.co
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1436453/berlanjut-di-2021-kartu-
prakerja-diminta-jangkau-karyawan-yang-kena-potong-gaji
Jurnalis Caesar Akbar
Tanggal 2021-02-25 17:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI))
Tetapi pemerintah karena tidak punya uang akhirnya menutup BSU tapi melanjutkan kartu
prakerja. Saya melihat baiknya Kartu Prakerja yang Rp 10 triliun dalam satu semester untuk 2,7
juta orang itu juga diberikan kepada pekerja yang mengalami pemotongan upah,
positive - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI))
Orang yang masih punya upah normal ikut Kartu Prakerja tetap mendapat bantuan Rp 600 ribu
kali empat bulan
positive - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI))
Pemerintah harus melakukan pengawasan dan pendataan. Sehingga pekerja yang dipotong upah
ini bisa mendapat bantuan Rp 600 ribu kali empat bulan plus pelatihan. Orang yang mengalami
pemotongan upah kan rentan dan mungkin tidak memiliki skill yang baik. Artinya bisa menjadi
subjek untuk dilatih juga
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Tetapi pemerintah
karena tidak punya uang akhirnya menutup BSU tapi melanjutkan kartu prakerja. Saya melihat
baiknya Kartu Prakerja yang Rp 10 triliun dalam satu semester untuk 2,7 juta orang itu juga
diberikan kepada pekerja yang mengalami pemotongan upah
Ringkasan
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyoroti
langkah pemerintah yang memutuskan melanjutkan program Kartu Prakerja,namun menyetop
Bantuan Subsidi Upah atau BSU. Pasalnya, ia mengatakan sampai saat ini konsumsi masyarakat
masih lemah. Selain itu, masih banyak pekerja yang upahnya dipotong akibat pandemi. Apalagi,
berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 pemangkasan gaji itu
diperkenankan bagi industri yang terimbas pagebluk.
57
