Page 113 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2021
P. 113
KEMENAKER DIBERI TENGGAT 10 NOVEMBER UMUMKAN KENAIKAN UMP 2022
JAKARTA -- Dewan Pengupahan Nasional atau Depenas memberi tenggat waktu Kementerian
Ketenagakerjaan untuk mengumumkan Upah minimum Provinsi (UMP) 2022 hingga 10
November mendatang.
Wakil Ketua Depenas Adi Mahfud mengatakan Kemenaker masih meminta sejumlah data detail
dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung besaran UMP tahun depan itu. Data detail itu
di antaranya seperti tingkat konsumsi rata-rata rumah tangga dan data konsumsi pekerja di
rumah tangga.
"Rilis BPS tanggal 15 kemarin itu karena suatu hal kami masih menunggu indikator yang dijadikan
sebagai penghitung UMP, begitu kemarin sepakat kelengkapan data itu akan dikirim dari BPS ke
Kemenaker maksimum tanggal 5 November, ketetapannya kami mewanti-wanti di bawah tanggal
10 November," kata Adi melalui sambungan telepon kepada Bisnis, Senin (25/10/2021).
Kendati demikian, Adi enggan untuk menerangkan isi pembahasan teranyar soal ketetapan
kenaikan UMP tahun depan itu. Dia beralasan dirinya dibatasi oleh kode etik untuk membeberkan
isi pembahasan yang masih berkembang bersama Kemenaker dan pemangku kepentingan
lainnya.
"Kami mengacu pada data BPS, itu jadi acuan untuk menghitung UMP provinsi, kabupaten, kota.
Kami tidak memungkinkan untuk menyebut angka itu," tuturnya.
Persentase kenaikan upah minimum berpotensi lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya, seiring dengan diterapkannya metode kalkulasi baru perhitungan upah minimum.
Penetapan upah minimum 2022 bakal mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021
tentang Pengupahan yang menggantikan PP No. 78/2015.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menjelaskan
penghitungan upah minimum terbaru akan memakai sejumlah variabel baru. Pada regulasi lama,
kenaikan upah minimum mengacu pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun berjalan.
"Kenaikan upah minimum tahun depan dihitung dengan mengacu pada upah minimum tahun
berjalan, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, batas atas dan batas bawah upah minimum,"
kata Timboel, Minggu (24/10/2021).
Batas atas upah minimum sendiri dihitung dengan mengalikan rata-rata konsumsi per kapita dan
rata-rata anggota keluarga. Hasil dari perkalian itu lantas dibagi dengan jumlah rata-rata anggota
rumah tangga yang bekerja.
Hasil penghitungan sementara yang dilakukan Timboel dengan formulasi terbaru
memperlihatkan kenaikan upah minimum berada di kisaran 1 sampai 2 persen. Selain itu,
kenaikan upah minimum berpotensi tak merata karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi tak
merata di setiap provinsi.
"Yang terpenting sekarang otoritas statistik segera merilis angka-angka variabel yang diperlukan,
seperti tingkat konsumsi dan jumlah rata-rata anggota keluarga. Dengan variabel yang makin
banyak, kemungkinan kenaikan lebih kecil dari pada saat PP No. 78/2015 diterapkan," kata dia.
112
