Page 138 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2021
P. 138
Judul Wanti-wanti Buruh Jangan Sampai UMK 2022 Turun: Kalau Iya, Bakal
Ada Gejolak!
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5782195/wanti-wanti-
buruh-jangan-sampai-umk-2022-turun-kalau-iya-bakal-ada-gejolak
Jurnalis Anisa Indraini
Tanggal 2021-10-25 18:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kalau pakai rumus PP Nomor 36 Tahun 2021, upah itu
turun, bukan naik. Berani nggak pemerintah memutuskan itu? Silakan saja kalau mau
menimbulkan gejolak dari buruh, silakan, silakan putuskanlah
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bagaimana mungkin suatu UU yang sedang berproses
secara hukum (dipakai), pemerintah tidak menghormati proses hukum tersebut. Untuk itu pakai
dasar PP Nomor 78 Tahun 2015, jelas itu. Jadi PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law tidak bisa digunakan sebagai dasar
penetapan UMK 2022
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dari survei ditemukan yang paling mengalami lonjakan
kenaikan harga adalah transportasi, terutama angkot dengan pandemi sedikit sekali yang
beroperasi jadi berpindah ke transportasi online sehingga biaya transport meningkat tajam.
Terus harga bahan pokok juga meningkat rata-rata 7-10%
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Besok 26 Oktober dari jam 9 atau 10 pagi
sampai selesai seluruh anggota KSPI akan melakukan unjuk rasa lapangan. Yang dituntut ada
empat isu, (pertama) naikkan UMK 2022 sebesar 7-10%
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Besok adalah aksi awal buruh turun ke jalan. Kalau tidak
didengar, itu akan ada aksi lanjutan dan puncaknya tidak menutup kemungkinan melakukan aksi
pemogokan, setop produksi, tapi kita akan lihat perkembangannya
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah abaikan formula Undang-
undang (UU) Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Tahun 2021 dalam menetapkan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022. Pasalnya aturan itu disebut bisa membuat upah
137
