Page 139 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2021
P. 139
tahun depan turun. Presiden KSPI Said Iqbal mewanti-wanti agar UMK 2022 tidak mengalami
penurunan. Pasalnya jika itu terjadi, akan menimbulkan gejolak di kaum buruh.
WANTI-WANTI BURUH JANGAN SAMPAI UMK 2022 TURUN: KALAU IYA, BAKAL ADA
GEJOLAK!
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah abaikan formula Undang-
undang (UU) Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Tahun 2021 dalam menetapkan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022. Pasalnya aturan itu disebut bisa membuat upah
tahun depan turun.
Presiden KSPI Said Iqbal mewanti-wanti agar UMK 2022 tidak mengalami penurunan. Pasalnya
jika itu terjadi, akan menimbulkan gejolak di kaum buruh.
"Kalau pakai rumus PP Nomor 36 Tahun 2021, upah itu turun, bukan naik. Berani nggak
pemerintah memutuskan itu? Silakan saja kalau mau menimbulkan gejolak dari buruh, silakan,
silakan putuskanlah," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (25/10/2021).
Lagi pula, Said mengingatkan bahwa saat ini aturan tersebut masih dilakukan judicial review (uji
formil) di Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga pemerintah tidak bisa menetapkan UMK 2022
berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021 "Bagaimana mungkin suatu UU yang
sedang berproses secara hukum (dipakai), pemerintah tidak menghormati proses hukum
tersebut. Untuk itu pakai dasar PP Nomor 78 Tahun 2015, jelas itu. Jadi PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law tidak bisa
digunakan sebagai dasar penetapan UMK 2022," tegasnya.
Said justru berharap UMK 2022 naik sebesar 7-10%. Mengingat berdasarkan hasil surveinya,
rata-rata 60 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) mengalami kenaikan.
"Dari survei ditemukan yang paling mengalami lonjakan kenaikan harga adalah transportasi,
terutama angkot dengan pandemi sedikit sekali yang beroperasi jadi berpindah ke transportasi
online sehingga biaya transport meningkat tajam. Terus harga bahan pokok juga meningkat
rata-rata 7-10%," bebernya.
Untuk mengutarakan suaranya, ribuan buruh bakal melakukan aksi depan kantor Gubernur,
Bupati/Walikota di wilayah masing-masing pada 26 Oktober 2021. Di Jakarta sendiri, aksi akan
dilakukan di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Besok 26 Oktober dari jam 9 atau 10 pagi sampai selesai seluruh anggota KSPI akan melakukan
unjuk rasa lapangan. Yang dituntut ada empat isu, (pertama) naikkan UMK 2022 sebesar 7-
10%," katanya.
Jika aksi besok tidak direspons oleh pemerintah, kata Said, pihaknya akan melakukan aksi yang
lebih besar lagi dan tidak menutup kemungkinan akan berujung aksi mogok massal dengan setop
produksi.
"Besok adalah aksi awal buruh turun ke jalan. Kalau tidak didengar, itu akan ada aksi lanjutan
dan puncaknya tidak menutup kemungkinan melakukan aksi pemogokan, setop produksi, tapi
kita akan lihat perkembangannya," imbuhnya.
138
