Page 20 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2021

Judul Buruh se-Indonesia Demo Hari Ini, di Jakarta Geruduk Kantor Anies
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5782461/buruh-se-
indonesia-demo-hari-ini-di-jakarta-geruduk-kantor-anies
Jurnalis uploader, uploader, Tim Detikcom
Tanggal 2021-10-26 07:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Jumlah massa yang
akan terlibat lebih dari 10.000 orang, diikuti 1.000 pabrik di 24 provinsi dan lebih dari 100
Kabupaten/Kota. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Balai Kota, kantor Gubernur DKI Jakarta

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Dari survei
ditemukan yang paling mengalami lonjakan kenaikan harga adalah transportasi, terutama angkot
dengan pandemi sedikit sekali yang beroperasi jadi berpindah ke transportasi online sehingga
biaya transport meningkat tajam. Terus harga bahan pokok juga meningkat rata-rata 7-10%

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Besok adalah aksi
awal buruh turun ke jalan. Kalau tidak didengar, itu akan ada aksi lanjutan dan puncaknya tidak
menutup kemungkinan melakukan aksi pemogokan, setop produksi, tapi kita akan lihat
perkembangannya

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Omnibus Law Cipta
Kerja sedang digugat, belum ada keputusan dari MK. Untuk mengisi kekosongan hukum, maka
harus mengikuti PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (ada UMSK), bukan PP 36 Tahun 2021
(tidak ada UMSK)

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Karena bagi kami
ini adalah kejahatan perburuhan. Negara lalai melindungi buruh baik buruh yang akan masuk
pasar kerja, buruh yang sedang bekerja, dan buruh yang akan mengakhiri pekerjaannya karena
hari tua atau pensiun

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) PKB dicantumkan
dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, di Omnibus Law nggak ada. Misal UU Omnibus Law mengatur
UMK untuk karyawan kontrak yang masa kerja satu tahun ke bawah. Dalam PKB dia mengatur
karyawan tetap satu tahun ke atas berapa upahnya, berarti ini kan nilainya lebih tinggi, kita
nggak mau nilai PKB diturunkan seperti Omnibus Law

19