Page 25 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2021
P. 25
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan telah gelar dialog bersama Dewan Pengupahan Nasional
(Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas) di
Jakarta. Rencana penetapan Upah Minimum (UM) 2022 menjadi pembahasan utama.
UPAH MINIMUM 2022 NAIK
Kementerian Ketenagakerjaan telah gelar dialog bersama Dewan Pengupahan Nasional
(Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas) di
Jakarta. Rencana penetapan Upah Minimum (UM) 2022 menjadi pembahasan utama.
"Dalam pertemuan kemarin dibahas mengenai hal-hal strategis yang perlu disiapkan untuk
penetapan UM dan isu-isu yang berkembang terkait penetapan UM," ujar kata Dirjen PHI dan
Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam keterangannya, Senin, 25 Oktober.
Depenas dan LKS Tripnas juga sepakat untuk mendorong penetapan UM yang sesuai dengan
ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Bagi para pihak yang tidak puas, merekabisa menggunakan mekanisme gugatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Putri sapaan Indah Anggoro menegaskan, Depenas dan LKS Tripnas menyadari bahwa
penetapan UM tidak dapat memuaskan seluruh pihak. Mengingatenergi seluruh anak bangsa
telah terkuras untuk penanganan Covid-19.
"Dengan demikian maka Depenas dan LKSTripnas berharap harus saling menahan diri agar dapat
segera keluar dari tekanan akibat pandemi," tuturnya.
Sesuai arahan Menaker Ida Fauziyah, Putri mengatakan bahwa pada prinsipnya penetapan upah
bertujuan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan bagi seluruh pihak dalam konteks
untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh, namun tetap memperhatikan kemampuan
perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.
"Jadi tak hanya berpikir kesejahteraan pekerja/buruh, tapi juga berpikir atau memperhatikan
kemampuan perusahaan sehingga kelangsungan bekerja dapat terjaga, dengan demikian dapat
mendorong perekonomian nasional," terangnya.
Di sisi lain, Indah memahami bahwa penetapan UM 2022 yang mengalami kenaikan belum dapat
memenuhi ekspektasi sebahagian pihak, namun penetapan UM tersebut harus diapresiasi
sebagai langkah maju, mengingat saat ini masih dalam masa pemulihan. Hal ini tentunya lebih
baik dibandingkan dengan tahun 2021 lalu yang tidak terdapat kenaikan Upah Minimum.
"Depenas dan LKS Tripnas berharap para pihak agartidak berkutat pada Upah Minimum,
melainkan mendorong perjuangan kepada upah berdasarkan struktur dan skala upah sebagai
wujud produktivitas. Dengan demikian apabila lebih produktif maka kita sebagai bangsa akan
meningkatkan daya saing," pungkasnya.
Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong agar kenaikan upah minimum tahun 2022
dapat direalisasikan secara optimal demi pemulihan kesejahteraan rakyat, khususnya kaum
buruh yang terdampak pandemi.
"Kami mendorong agar kenaikan UM bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," pungkas
dia. (der/fin/rdi)
24
