Page 248 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2021
P. 248

PEMPROV JATIM MULAI GODOK PENETAPAN UMP 2022, INI RUMUSANNYA

              Surabaya  -  Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  Provinsi  Jatim,
              Himawan  Estu  Bagijo  mengatakan,  Dewan  Pengupahan  di  kabupaten/kota  saat  ini  sedang
              menyesuaikan penghitungan upah sesuai regulasi yang berlaku. Ini sebelum dilaporkan kepada
              Dewa Pengupahan dan Gubernur Jatim dalam menetapkan upah minimum provinsi (UMP).

              Pemprov  Jatim  bersama  Dewan  Pengupahan  mulai  menggodok  kebijakan  penetapan  Upah
              Minimum Provinsi (UMP) 2022. Salah satunya dengan melakukan simulasi penghitungan rumus
              sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              "Dalam simulasi yang telah dilakukan, terutama di lima daerah ring 1 yakni Surabaya, Gresik,
              Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan didapati tidak bisa ada kenaikan upah. Sebab UMK di ring 1
              sudah sangat tinggi di atas Rp 4 juta," katanya.

              Dia  menambahkan,  untuk  simulasi  di  wilayah-wilayah  yang  dulu  upahnya  rendah  dengan
              menggunakan rumus baru, hasilnya upahnya mengalami kenaikan antara Rp 100.000 hingga Rp
              200.000. "Mengacu tahun lalu, gubernur mengambil kebijakan kenaikan UMP dengan besaran
              Rp 100.000. Kebijakan tersebut untuk mendorong agar disparitas antara upah di Ring 1 dengan
              daerah lain tidak terlalu jauh," ujarnya.

              Himawan menjelaskan, UMP 2022 akan ditetapkan pada akhir November atau awal Desember.
              Nantinya, UMP akan dihitung berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi yang akan dirilis
              oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Kenaikan  mana  yang  paling  tinggi,  itu  yang  akan  menjadi
              acuan. "Itu ada rumusnya di PP Nomor 36 Tahun 2021," terangnya.

              Pada prinsipnya, lanjut dia, penetapan upah itu merupakan upah yang berkeadilan. Di Jatim
              sendiri, UMP menjadi baseline dari pengupahan atau menjadi batas bawah dalam menetapkan
              Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) masing-masing. "UMP ini merupakan batas bawah untuk
              menentukan UMK di kabupaten/kota," pungkas Himawan.
              Diketahui  sebelumnya,  Pemprov  Jatim  menetapkan  UMP  tahun  2021  sebesar  Rp  1.868.777.
              Angka tersebut naik sebesar 5,6 persen atau Rp 100.000 jika dibanding dengan UMP 2020 yang
              sebesar Rp 1.768.000.

              (tok/kun).





























                                                           247
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253