Page 59 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2021
P. 59
Seperti diberitakan sebelumnya, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jamsos
Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa sesuai arahan Menaker Ida Fauziyah, masih
ada dialog-dialog yang harus dilakukan pemerintah terkait penetapan UMP tahun depan.
Langkah itu diambil untuk menciptakan sistem pengupahan yang berkeadilan bagi pekerja
dengan memperhatikan kemampuan perusahaan yang menyediakan lapangan pekerja.
"Penetapan upah minimum tidak dapat memuaskan seluruh pihak, mengingat energi seluruh
anak bangsa telah terkuras untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 [Covid-19]. Namun,
lebih baik daripada 2021," seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (23/10/2021).
Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal menggelar aksi unjuk rasa di
kantor pemerintah daerah yang tersebar di 24 provinsi besok. Rencananya aksi itu digelar pada
pukul 9 pagi yang diikuti dengan 10 ribu buruh atau pekerja secara nasional.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi unjuk rasa itu sebagai sikap awal buruh yang meminta
kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan mencapai 7 hingga 10 persen. Sebagai
sikap awal, kata Said, KSPI bakal menambahkan jumlah peserta aksi hingga berujung pada aksi
mogok kerja nasional apabila permintaan itu tidak ditanggapi pemerintah.
"Serempak secara nasional di kantor DPRD, Bupati, Walikota, Gubernur, tidak ada aksi di DPR,
Istana, Tapal Kuda, untuk wilayah Jakarta aksi akan dipusatkan di kantor Gubernur di Balai Kota,"
kata Said saat memberi keterangan pers, Senin (25/10/2021).
58
