Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 59
"Sejak tanggal 5 Juli sampai tanggal 8 Juli ini kita melakukan inspeksi mendadak kepada 276
perusahaan yang ada di lima wilayah Jakarta dan menemukan 202 perusahaan harus dilakukan
penindakan," kata Andri di Jakarta, Kamis (8/7).
Andri menjelaskan bahwa dari 202 perusahaan yang ditindak tersebut dilakukan penutupan
sementara dengan rincian sebanyak 187 perusahaan ditutup karena adanya kasus COVID-19.
Perusahaan yang ditutup sementara itu terdiri dari 79 perusahaan di Jakarta Pusat, 27
perusahaan di Jakarta Barat, 19 perusahaan di Jakarta Utara, enam perusahaan di Jakarta Timur,
dan 56 perusahaan di Jakarta Selatan.
Sementara sebanyak 15 perusahaan lainnya ditutup karena tidak menjalankan protokol
kesehatan COVID-19 dengan rincian empat perusahaan di Jakarta Pusat (dua non esensial dan
dua esensial), dua perusahaan di Jakarta Barat (satu non esensial dan satu esensial), serta
sembilan perusahaan di Jakarta Selatan (empat non esensial dan lima esensial).
"Semuanya kami lakukan penutupan karena pelanggarannya, tidak ada yang dikenakan denda,"
ucap Andri.
Pemprov DKI Jakarta, kata Andri, menegaskan bahwa perusahaan sektor esensial dan kritikal
tetap akan dilakukan pengawasan ketat.
"Perusahaan yang masuk sektor esensial dan sektor kritikal bukan berarti tidak disidak atau tidak
dilakukan pengawasan, tetap akan kita periksa/awasi malah justru lebih ketat pengawasannya,
kalau mereka melanggar prokes bukan hanya ditegur tapi kita beri sanksi," ujar Andri Yansyah.
Sanksi tersebut, kata Andri, diberlakukan berjenjang dengan rincian mulai dari penutupan tiga
hari (bagi sektor esensial-kritikal), untuk pelanggaran kedua dikenakan denda administratif
paling banyak Rp50 juta dan pelanggaran ketiga akan direkomendasikan ke Dinas Penanamana
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) untuk pencabutan izin operasional.
Selama masa PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021, hanya perusahaan atau sektor-sektor esensial
dan kritikal yang diperbolehkan beroperasi dengan berbagai ketentuan pembatasan, sementara
di luar itu diharuskan memberlakukan kerja di rumah (work from home/WFH) 100 persen.
Dari aturan terbaru, Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merevisi
sektor esensial dan kritikal dalam PPKM Darurat 2021 ini.
Untuk sektor esensial adalah sebagai berikut: a. Keuangan dan perbankan hanya meliputi
asuransi, bank, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.
b. Pasar modal.
c. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media
terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat.
d. Perhotelan non penanganan karantina.
e. Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang
menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI (Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan
Industri).
Luhut menerangkan bahwa untuk butir (a) sampai (d) dapat beroperasi dengan kapasitas
maksimal 50 persen staf. Sementara untuk butir (e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal
sebesar 50 persen staf yang bekerja di fasilitas produksi/pabrik, sementara untuk wilayah
perkantoran pendukung operasional hanya diperbolehkan maksimal 10 persen staf.
58
