Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 108

Judul              Fraksi PDI-P Jakarta: Hampir Tak Ada Pengawasan Dilakukan Pemprov
                                    di Kantor-kantor
                 Nama Media         kompas.com
                 Newstrend          Penyebaran Virus Corona di Perkantoran DKI
                 Halaman/URL        https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/28/22573621/fraksi-
                                    pdi-p-jakarta-hampir-tak-ada-pengawasan-dilakukan-pemprov-di
                 Jurnalis           Ryana Aryadita Umasugi
                 Tanggal            2020-07-28 22:57:36
                 Ukuran             0
                 Warna              Warna
                 AD Value           Rp 17.500.000
                 News Value         Rp 52.500.000
                 Kategori           Ditjen PPK & K3

                 Layanan            Korporasi
                 Sentimen           Positif

              Ringkasan

              Penambahan kasus positif  COVID-19  di  Jakarta  masih mencatatkan angka tertinggi sejak
              kasus ini pertama kali ditemukan pada Maret 2020.

              Tercatat pada Senin (27/7/2020), kasus positif  COVID-19  bertambah 473 kasus. Ini adalah
              lonjakan tertinggi kelima kalinya yang tercatat di sepanjang bulan Juli.
              Sementara beberapa waktu ini muncul sebuah data mengenai analisis data cluster  Perkantoran
              di DKI  Jakarta  yang juga menunjukkan meningkatan kasus positif  COVID-19  .



              FRAKSI PDI-P JAKARTA: HAMPIR TAK ADA PENGAWASAN DILAKUKAN PEMPROV
              DI KANTOR-KANTOR
              JAKARTA,  - Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta
              Gembong Warsono  mengatakan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
              terhadap perkantoran di Jakarta sangat minim.

              Menurut Gembong, Pemprov DKI hanya mengeluarkan aturan bagi perkantoran seperti hanya
              diperbolehkan bekerja sebanyak 50 persen orang dari kantor, hingga sif harus dibagi tiga waktu.

              Namun, hal itu nyatanya tak dibarengi dengan pengawasan yang maksimal oleh Pemprov DKI.

              "Kuncinya di pengawasan, jadi selalu saya katakan kuncinya ada di pengawasan, kebijakan yang
              dikeluarkan itu jangan hanya melempar. Tapi membutuhkan pengawasan yang ketat, kuncinya
              di sana, Dinas Ketanagakerjaan bisa lakukan pengawasan secara intens,  klaster perkantoran
              bisa diperkecil," ucap Gembong saat dihubungi, Selasa (28/7/2020).

              Bahkan, ia berpendapat bila pengawasan di perkantoran dan perusahaan nyaris tidak ada.

              Gembong bilang, Pemprov DKI baru bergerak bila ada kasus yang sudah positif seperti yang
              sebelumnya terjadi di pasar tradisional.




                                                           107
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113