Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020

NGEBUT, 3.172 DIM OMNIBUS LAW RUU CIPTAKER TUNTAS SAAT RESES

BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI telah menuntaskan 3.172 Daftar Inventaris Masalah (DIM)
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Pembahasan ribuan DIM tersebut
dituntaskan dalam sidang yang dilakukan di tengah masa reses DPR.

"Baik bapak ibu sekalian, hari ini kita telah selesaikan 3.172 DIM dalam pembahasan RUU
Omnibus Law Ciptaker," ujar Ketua Baleg Supratman Andi Agtas saat memimipin rapat lanjutan
pembahasan Omnibus Law Ciptaker di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/7).

Supratman menjelaskan, saat ini tersisa 3.480 DIM yang harus diselesaikan oleh Baleg dalam
pembahasan Omnibus Law Cipatker. Pembahasan kemungkinan akan berlangsung cepat karena
1.430 DIM diantaranya hanya bersifat perubahan redaksional.

"Besok kita tidak usah sidang, kita tugaskan ke tim dapur pemerintah, DPD, dan DPR untuk
menyisir karena masih ada yang sifatnya perubahan redaksional," ujarnya.
Dalam sidang pembahasan, Supratman menegaskan Baleg telah menyepakati empat hal terkait
Omnibus Law Ciptaker. Pertama, substansi kata "izin" yang tertuang dalam DIM akan diganti
menjadi "perizinan berusaha". Hal itu dilakukan untuk semakin mempermudah integrasi
kelompok kategori perzinan berusaha. DIM pembahasan kelompok kategori perizinan berusaha
berjumlah 251 DIM.

"Saya harap pemerintah nanti sebutkan kata izin itu dimulai dari DIM nomor berapa sampai DIM
terakhir urutan berapa, sehingga kalau kita ambil keputusan politik yang kita sepakati yang
namanya izin diganti perizinan berusaha, 251 DIM bisa langsung kita sepakati," jelasnya lebih
lanjut.

kedua, Baleg menyepakati konversi kelompok kewenangan teknis menteri, kepala lembaga,
kepala daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Terdapat 371 DIM yang membahas hal
tersebut. Supratman menengaskan Baleg akan segera mengambil keputusan politik terkait hal
tersebut.

"Jumlahnya ada 371 DIM di mana semua kewenangan teknis menteri, kepala kementeriana atau
lembaga, kepala daerah diganti jadi kewenangan Pemerintah Pusat," paparnya.
Ketiga, Baleg juga menyepakati DIM konversi peraturan pelaksanaan yang sebelumnya diuatur
melalui Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Menteri (Permen) disatukan menjadi Peraturan
Pemerintah (PP). Total terdapat 201 DIM yang nantinya akan di bahas oleh Baleg mengenai
klaster tersebut.

"Kelompok keempat, DIM yagg cakupannya tekait penyidik PNS sebanyak 464 DIM yang kita
sudah putuskan. Jadi tadinya penyidikan semua oleh penyidik PNS tapi kita kembalikan kepada
norma UU eksisting yang ada sekarang," paparnya. (OL-4).

136