Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 133
Namun bagi Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, H M Luthfi Saifuddin, tak terlalu
mempermasalahkan dilanjutkannya pembahasan RUU gemuk tersebut.
Menurut Luthfi, bukan persoalan dilanjutkan atau tidaknya pembahasannya. Namun
didengarnya suara rakyat termasuk yang disuarakan oleh DPRD Provinsi Kalsel agar didengar
dan diakomodasi oleh DPR RI adalah hal yang lebih penting.
"Saya setuju dilanjutkan di pusat, tapi pasal-pasal yang merugikan kaum pekerja termasuk di
daerah, masyarakat di daerah itu yang harus dihilangkan, bukan Omnibus Law keseluruhan,"
kata Luthfi, Selasa (28/7/2020).
Dijelaskannya, DPRD Provinsi Kalsel satu suara menolak sederet pasal termasuk terkait
ketenagakerjaan, minerba dan otonomi daerah yang dinilai merugikan masyarakat.
Hal ini kata Politisi Partai Gerindra ini sudah disampaikan kepada DPR RI melalui surat resmi
DPRD Provinsi Kalsel .
Selain itu, upayanya melalui komunikasi dengan Fraksi Gerindra di DPR RI pun menurutnya
terus dilakukan agar suara masyarakat di Kalsel bisa lebih didengar para Wakil Rakyat di
Senayan.
"Tapi perlu diingat, penolakan kami bukan terhadap Omnibus Law secara keseluruhan, tapi
beberapa pasal yang ditolak," kata Luthfi. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody).
132
