Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 149

BP2MI DESAK PEMERINTAH SETOP SEMENTARA PENGIRIMAN ABK KE PERAIRAN
              INTERNASIONAL

              Konten  Redaksi  kumparan    Kepala  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI),
              Benny  Rhamdani  , meminta pemerintah menghentikan sementara pengiriman anak buah kapal
              (  ABK  ), khususnya yang bekerja di perairan Internasional.

              Moratorium  ini  dilakukan  setidaknya  sampai  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  (RPP)  untuk
              Awak  Kapal  Niaga dan Awak Kapal Perikanan di Indonesia diterbitkan. RPP sangat berguna
              untuk perlindungan  ABK  .

              "BP2MI mendorong moratorium atau penghentian sementara pengiriman ABK khususnya ABK
              perikanan yang bekerja di ABK perairan Internasional," kata Benny dalam Webinar kerjasama
              kumparan, IOJI dan BP2MI bertajuk Pencarian Keadilan Korban Perdagangan Orang ABK di
              Kapal Ikan Asing, Selasa (28/7).

              Selain itu, BP2MI telah membentuk tim investigasi internal dengan Kementerian lembaga. Tim
              ini akan menyelidiki kasus pelanggaran HAM tindak pidana perdagangan orang yang terjadi
              pada ABK.

              "Kita sudah membentuk tim investigasi internal BP2MI kemudian bersinergi dengan Kementerian
              lembaga untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan-dugaan pelanggaran HAM
              tindak  pidana  pengiriman  orang,  juga  tindak  pidana  di  bidang  Ketenagakerjaan  dan  tindak
              pidana lainnya, dan tentu kami bekerja sama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum
              dalam hal ini," ujarnya.

              "Kami merekomendasikan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan evaluasi
              terhadap  kepatuhan  P3MI  (Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia)  serta
              penjatuhan sanksi, ya, rujukannya UU Nomor 18 2017 pasal 19 ayat 1, Pasal 25 ayat 3, pasal
              27 ayat 2 ,pasal 62, jika ini menjadi kewenangan BP2MI, pasti sudah banyak korban, mereka
              yang disebut sebagai agensi yang akan kami jatuh sanksi," tambahnya.

              BP2MI mencatat 415 kasus pengaduan Anak Buah Kapal (ABK) WNI selama dua tahun terakhir
              (2018-2020). Seluruh kasus tersebut terkait eksploitasi dan hak para ABK yang gagal dipenuhi
              agen perusahaan kapal asing.

              Simak panduan lengkap corona di  Pusat Informasi Corona  Webinar Perdagangan ABK  News
              ABK  Kapal2020 (c) PT Dynamo Media Network  Version 1.1.253.



























                                                           148
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154