Page 357 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 357
Judul 59 Klaster Kantor Jakarta, DPRD Sentil Pengawasan Pemprov DKI
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Protokol Kesehatan di Perkantoran
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200728082712-20-
529593/59-klaster-kantor-jakarta-dprd-sentil-pengawasan-pemprov-
dki
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-28 08:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Gembong Warsono (Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta) Bukan sekadar
[pengawasannya] kurang, [tapi] nyaris tidak ada. Jadi begitu sudah ramai [kasus] baru muncul
[pengawasan]
neutral - Gembong Warsono (Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta) Kuncinya di pengawasan,
jadi selalu saya katakan kuncinya ada di pengawasan, kebijakan yang dikeluarkan itu jangan
hanya melempar, tapi membutuhkan pengawasan yang ketat
positive - Gembong Warsono (Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta) Kuncinya di sana, Dinas
Ketenagakerjaan bisa lakukan pengawasan secara intens, klaster perkantoran bisa diperkecil
neutral - Andri Yansah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
Karena jumlah kita (pegawai Disnaker) sedikit, sedangkan jumlah perusahaan yang kita awasi
hampir 78 ribu sekian
neutral - Andri Yansah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta) Ini
yang harus saya sampaikan kepada seluruh perusahaan. Aturan yang kita berlakukan bukan
untuk siapa-siapa, untuk perusahaan itu sendiri, jadi kalau seumpama kita sudah membuat
ketentuan harus 50 persen, ya 50 persen saja
Ringkasan
DPRD DKI Jakarta menyebut munculnya klaster Covid-19 di perkantoran terkait kelemahan
pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama penerapan
pembatasan sosial berskala besar ( PSBB ) Transisi.
Sebelumnya, Satgas Penanganan Covid-19 membenarkan keberadaan 59 klaster perkantoran di
DKI Jakarta sejak pemberlakuan PSBB Transisi.
356
