Page 358 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 358
59 KLASTER KANTOR JAKARTA, DPRD SENTIL PENGAWASAN PEMPROV DKI
Jakarta - DPRD DKI Jakarta menyebut munculnya klaster Covid-19 di perkantoran terkait
kelemahan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama penerapan
pembatasan sosial berskala besar ( PSBB ) Transisi.
Sebelumnya, Satgas Penanganan Covid-19 membenarkan keberadaan 59 klaster perkantoran di
DKI Jakarta sejak pemberlakuan PSBB Transisi.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, semenjak perusahaan
atau perkantoran mulai dibuka kembali pada 8 Juni, nyaris tidak ada pengawasan yang
dilakukan oleh Pemprov DKI.
"Bukan sekadar [pengawasannya] kurang, [tapi] nyaris tidak ada. Jadi begitu sudah ramai
[kasus] baru muncul [pengawasan]," kata dia, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7).
Diketahui, perkantoran ataupun perusahaan kembali diizinkan beroperasi pada masa PSBB
Transisi. Syaratnya, ada pembatasan jumlah karyawan yang masuk, yakni 50 persen dari
kapasitas gedung. Sisanya menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Selain itu, perusahaan juga diminta menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di
kantor. Misalnya, dengan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk gedung, menyediakan
fasilitas cuci tangan di sejumlah tempat, dan memberikan jarak bagi pegawai yang bekerja.
Foto: Infografis Daerah Kasus Tertinggi dan Terendah Corona Pemprov DKI juga telah
mengatur pembagian sif kerja. Ini juga sejalan dengan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan jam Kerja di wilayah Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Sif pertama dimulai 07.00-07.30 WIB, sedangkan sif kedua dimulai 10.00-10.30 WIB.
Pemerintah berharap perkantoran menerapkan jam kerja selama delapan jam. Sehingga sif
pertama bisa rampung pada 15.00-15.30 WIB, sedangkan sif kedua pada 18.00-18.30 WIB.
Terkait semua kebijakan yang diatur tersebut, Gembong meminta pengawasan terhadap
pelaksanaan aturannya.
"Kuncinya di pengawasan, jadi selalu saya katakan kuncinya ada di pengawasan, kebijakan yang
dikeluarkan itu jangan hanya melempar, tapi membutuhkan pengawasan yang ketat," tutur
Gembong.
"Kuncinya di sana, Dinas Ketenagakerjaan bisa lakukan pengawasan secara intens, klaster
perkantoran bisa diperkecil," lanjut dia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansah saat ditemui
terpisah mengakui bahwa pihaknya memang kesulitan mengawasi 78 ribu perusahaan di
Jakarta. Menurut dia, butuh kerja sama dari pihak perusahaan dalam hal menangani penyebaran
virus corona di perkantoran.
Foto: CNN Indonesia/Fajrian "Karena jumlah kita (pegawai Disnaker) sedikit, sedangkan jumlah
perusahaan yang kita awasi hampir 78 ribu sekian," kata Andri.
Andri juga menekankan agar perusahaan benar-benar menerapkan aturan pembatasan
kapasitas 50 persen di kantor. Hal ini sebagai upaya menekan penyebaran virus corona di
perkantoran.
357
