Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020

Ringkasan

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali terjadi di Tangerang. Kali ini pabrik
produksi sepatu akan melakukan PHK ribuan karyawannya. Kepala Seksi Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial (PPH1) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, Hendra
menjelaskan pihaknya telah menerima laporan terkait persoalan ini.

GULUNG TIKAR, PHK 1.800 BURUH
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali terjadi di Tangerang. Kali ini pabrik
produksi sepatu akan melakukan PHK ribuan karyawannya. Kepala Seksi Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial (PPH1) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, Hendra
menjelaskan pihaknya telah menerima laporan terkait persoalan ini.
"Ada 1.800 buruh yang akan diberhentikan," ujar Hendra kepada Warta Kota, Rabu (4/11).

Menurutnya PHK massal ini dilakukan karena pabrik yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten
Tangerang itu akan tutup. Pabrik tersebut gulung tukar imbas dari pandemi Covid-19.

"Bulan ini (November-red) mereka terakhir kerja," ucapnya.

Hendra menyebut perusahaan tidak sanggup bertahan dan membayar gaji pegawainya. Pabrik
itu mengalami kerugian lantaran tidak adanya penjualan.

"Sehingga hal itu mematikan uang pemasukan. Datanya kami ada. tapi tidak bisa dipublish ke
umum," kata Hendra.

Ia merinci sejak awal pandemi hingga kini total yang terkena PHK dan dirumahkan sebanyak 37
ribu buruh. Dan menurutnya data ini akan terus semakin bertambah.
"Jadi dengan total sekitar 37 buruh dirumahkan dan kena PHK ditambah 1.800 pegawai yang
akan diberhentikan, artinya bisa hampir 40.000 karyawan terkena dampaknya." ungkapnya.

Belum ditentukan

Sementara itu Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2021 di Tangerang belum juga ditetapkan
hingga saat ini. Namun Upah Mininum Provinsi (UMP) 2021 telah ditetapkan oleh Gubernur
Banten, Wahidin Halim.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Rakhmansyah menjelaskan mengenai UMK yang
hingga kini tak kunjung ditetapkan.

Menurutnya butuh rangkaian proses dalam penetapan UMK tahun 2021 ini.

"Kalau UMP kemarin sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur. Untuk UMK belum," ujar Rakhmansyah
kepada Warta Kota, Senin (2/11).

Dirinya menyebut pihaknya selama pekan ini menggelar rapat khusus dalam penetapan UMK
tahun 2021. Rapat ini diikuti oleh sejumlah pihak terkait seperti Serikat Buruh, Perusahaan dan
Pemerintah.
"UMP Banten 2021 ditetapkan sebesar Rp. 2.460.996," ucapnya.

Upah yang tertuang dalam surat Keputusan Gubernur Banten nomor 561/kep.253-Huk/2020
tentang Penetapan UMP Banten 2021 tidak mengalami kenaikan. Alasannya karena kondisi
perekonomian nasional dan Banten yang lemah akibat pandemi Covid-19.
20