Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 24
Mengingat mereka tak terdampak karena masih beroperasi dan mempekerjakan 50 persen
pegawainya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Andri Yansyah mengatakan, pihaknya tidak
memberikan kelonggaran bagi perusahaan pemegang IOMKI dari Kementerian Perindustrian.
"Sewaktu diberlakukannya PSBB, mereka mengajukan IOMKI, berarti dia (perusahaan) tak
terdampak pan-demi. Jadi wajib menaikan UMP bagi pegawainya," katanya usai membuka
pelatihan kerja di Condet, Jakarta Timur, Rabu (4/11).
Dijelaskan Andri, beberapa perusahaan berlomba mengajukan IOMKI agar tetap beroperasi. Hal
ini berbeda dengan perusahaan yang merumahkan karyawannya. "Atas hal itu, mereka wajib
masuk kriteria untuk menaikan UMP bagi karyawannya," ujar mantan Camat Jatinegara ini.
IOMKI yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian bertujuan agar sektor industri tetap bisa
produktif sehingga tidak harus memecat pegawainya. Di DKI Jakarta banyak perusahaan yang
mengajukan. "Selama PSBB kita bisa lihat perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan
pegawai di atas 50 persen. Mereka punya IOMKI, kan dia tidak terdampak, produksi masih jalan,"
terangnya.
Andri menambahkan, pihaknya akan mengkaji lebih mendalam sebelum menentukan apakah
mereka harus menaikan UMP atau tidak. "Yang terdampak itu banyak, ada yang merumahkan
karyawannya dan tak bisa beroperasi," sambungnya.
Beberapa perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 boleh tidak menaikkan gaji pegawai
pada tahun 2021. Beberapa contoh adalah perusahaan yang secara kasat mata terdampak
pandemi di antaranya mengelola bisnis hotel, mall, dan sewa gedung karena dilarang saat PSBB.
"Makanya ini sedang kami seleksi, jangan ketika PSBB mengajukan IOMKI, dan sekarang lalu
mengajukan permohonan untuk tidak menyesuaikan UMP 2021," ujar Andri.
Sebelumnya Pemprov DKI memberlakukan kebijakan asimetris dalam UMP tahun 2021 yang naik
sebesar sebesar 3,27 persen atau jadi Rp4,4 juta. Namun hanya perusahaan yang
pemasukannya tidak terdampak pandemi harus mengikuti kebijakan, perusahaan terdampak
boleh tidak melakukan penyesuaian, (ta)
23
