Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 29
Judul OPINI: Mencermati Upah Minimum Provinsi 2021
Nama Media harianjogja.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://opini.harianjogja.com/read/2020/11/05/543/1054413/opini-
mencermati-upah-minimum-provinsi-2021
Jurnalis Y. Sri Susilo, Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan
Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tanggal 2020-11-05 05:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui SK Gubernur No.319/KEP/2020
tertanggal 30 Oktober 2020 telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021
sebesar Rp1.765.000,00. Dibandingkan UMP tahun 2020 yang sebesar Rp1.704.608,00 maka
telah terjadi kenaikan sebesar Rp60.392,00 atau sebesar 3,54% (Harian Jogja, 03/11/20).
Penetapan UMP tersebut telah mempertimbangkan rekomendasi dari hasil sidang pleno Dewan
Pengupahan DIY yang dihadiri oleh unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha.
OPINI: MENCERMATI UPAH MINIMUM PROVINSI 2021
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui SK Gubernur No.319/KEP/2020
tertanggal 30 Oktober 2020 telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021
sebesar Rp1.765.000,00. Dibandingkan UMP tahun 2020 yang sebesar Rp1.704.608,00 maka
telah terjadi kenaikan sebesar Rp60.392,00 atau sebesar 3,54% (Harian Jogja, 03/11/20).
Penetapan UMP tersebut telah mempertimbangkan rekomendasi dari hasil sidang pleno Dewan
Pengupahan DIY yang dihadiri oleh unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha.
Pemerintah pusat (c.q Kementerian Tenaga Kerja RI) sebenarnya telah memutuskan untuk tidak
menaikkan UMP pada 2021 akibat Pandemi Covid-19. Keputusan untuk tidak menaikkan UMP
2021 itu tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No M/11/HK.04/X/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam hal ini,
pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi
Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional.
Mayoritas provinsi mengikuti kebijakan Menaker tersebut, namun sejumlah provinsi tercatat
tetap menaikkan UMP tahun 2021. Provinsi termaksud Jawa Tengah, DIY, Sulawesi Selatan,
Jawa Timur dan DKI Jakarta. Khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan
asimetris untuk UMP 2021 yakni pelaku usaha diperkenankan untuk tak mengikuti ketentuan
dengan sejumlah syarat.
Pekerja-Pengusaha Tujuan pengaturan UMP ini adalah untuk: (1) menjaga agar tingkat upah
tidak merosot ke bawah (berfungsi sebagai jaring pengaman), (2) meningkatkan daya beli
pekerja yang paling bawah, dan (3) mempersempit kesenjangan secara bertahap antara mereka
28
