Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020

"Siapa bilang PKWT seumur hidup? PKWT masih dibatasi waktunya dan akan ditentukan melalui
PP," kata Fajar, Rabu (4/11).
Fajar mengatakan, dalam hal pembatalan PKWT karena adanya masa percobaan, selain batal
demi hukum, UU Cipta Kerja juga melegalkan penghitungan masa kerja yang sudah dilakukan.
Penjelasan ini tercantum pada Pasal 58 ayat 2 yang berbunyi, "Dalam hal disyaratkan masa
percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan
tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung".

Ia juga meminta masyarakat tidak khawatir terhadap persoalan pesangon. UU Cipta Kerja,
menurut dia, tetap menerapkan sistem pesangon bagi masyarakat pekerja yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK). Fajar menyebut, dalam Pasal 61A UU Cipta Kerja dijelaskan
bahwa pekerja PKWT bisa mendapatkan kompensasi yang perhitungannya mirip dengan
pesangon. Seperti pada Pasal 61A ayat 1 yang berbunyi, "Dalam hal perjanjian kerja waktu
tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha
wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh".

Hal itu juga ditegaskan kembali pada Pasal 61A ayat 2. Pasal itu berbunyi, "Uang kompensasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Sebagai tambahan, pada Pasal 61A ayat 3 menjelaskan, bagaimana uang kompensasi tersebut
akan diatur kembali dalam peraturan pemerintah".

Fajar mengatakan, UU Cipta Kerja juga menjadi payung hukum untuk memberikan sanksi bagi
pemberi kerja, yang tidak membayar pesangon pekerjanya. Dalam Pasal 185 dijelaskan, akan
ada pidana bagi yang tidak membayar pesangon Balikan, pekerja bisa meminta PHK dengan
pasangon jika ada masalah dengan pelanggaran norma kerja oleh pengusaha. Hal ini diatur
dalam Pasal 154A ayat g.

Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya menyatakan, menolak keras terbitnya
UU Ciptaker. Ada banyak pasal yang dianggap merugikan para pekerja Salah satunya adalah
adanya peluang adanya ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu seumur hidup, tanpa pernah
diangkat sebagai pegawai tetap.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menyarankan pemerintah membentuk tim
untuk mengkaji dan menampung aspirasi masyarakat yang tak puas atas UU Cipta Kerja.
Menurut dia pemerintah harus berani berdialog dengan rakyat yang tidak puas dengan adanya
UU tersebut.

Yusril mengatakan, langkah itu penting dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa
pemerintah tanggap terhadap aspirasi dan sadar bahwa UU Ciptaker perlu disempurnakan.
Apalagi, aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai daerah.

"Aspirasi para pekerja, akademisi, aktivis sosial, dan mahasiswa sangat perlu mendapat
tanggapan pemerintah sebagai pelaksanaan demokrasi," kata Yusril kepada Republika, Rabu
(4/11).

ed: satria kartika yudha

31