Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 31
Judul Istana Pastikan Tak ada Kontrak Sumur Hidup
Nama Media Republika
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg7
Jurnalis Dessy Suciati Saputri
Tanggal 2020-11-05 04:59:00
Ukuran 106x337mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 103.880.000
News Value Rp 311.640.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Fajar Dwi Wisnu-wardhani (Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP) Siapa bilang PKWT
seumur hidup? PKWT masih dibatasi waktunya dan akan ditentukan melalui PP
neutral - Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara) Aspirasi para pekerja, akademisi,
aktivis sosial, dan mahasiswa sangat perlu mendapat tanggapan pemerintah sebagai
pelaksanaan demokrasi
Ringkasan
Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan, tak ada aturan penerapan karyawan kontrak seumur
hidup di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP,
Fajar Dwi Wisnuwardhani mengatakan, di dalam UU Ciptaker yang telah diteken Presiden Joko
Widodo tersebut, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT masih dibatasi waktunya.
Hal tersebut tertuang dalam Pasal 56 ayat 4 UU Cipta Kerja Pada pasal tersebut dijelaskan,
ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau
selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam peraturan pemerintah (PP).
"Siapa bilang PKWT seumur hidup? PKWT masih dibatasi waktunya dan akan ditentukan melalui
PP," kata Fajar, Rabu (4/11).
ISTANA PASTIKAN TAK ADA KONTRAK SUMUR HIDUP
Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan, tak ada aturan penerapan karyawan kontrak seumur
hidup di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP,
Fajar Dwi Wisnuwardhani mengatakan, di dalam UU Ciptaker yang telah diteken Presiden Joko
Widodo tersebut, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT masih dibatasi waktunya.
Hal tersebut tertuang dalam Pasal 56 ayat 4 UU Cipta Kerja Pada pasal tersebut dijelaskan,
ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau
selesainyasuatu pekerjaan tertentu diatur dalam peraturan pemerintah (PP).
30
