Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 185
Judul Intip Substansi RUU Cipta Kerja yang Sudah Disepakati
Nama Media viva.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1305388-intip-substansi-ruu-cipta-
kerja-yang-sudah-disepakati
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-24 11:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Kita anggap sebagai lemak-lemak ekonomi itu
misalnya menyangkut obesitas regulasi, ada daya saing kita yang masih belum baik, masalah
ketenagakerjaan, masalah perizinan dan kemudahan berusaha, UMKM, koperasi dan kepastian
hukum
neutral - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Yang izin berbasiskan risikonya tinggi, kalau
risikonya menengah hanya dengan pemenuhan standar yang rendah seperti UMKM misalnya,
cukup dengan pendaftaran nanti melalui sistem OSS. Dia dapat memberikan NIB dengan
demikian sudah teregister dan mendapatkan semacam perizinan
positive - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Kita tidak mengambil alih kewenangan di
Pemda yang kita lakukan adalah kita menerapkan standar dalam bentuk NSPK (Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria) dan standar ini berlaku nasional dengan demikian tidak lagi ada perbedaan
antara satu daerah dengan daerah lain
Ringkasan
Pemerintah mengakui "obesitas" perizinan berusaha selama ini merupakan bagian dari "lemak-
lemak" ekonomi yang harus segera diperbaiki. Oleh karena itu diperlukan pemangkasan regulasi
untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.
INTIP SUBSTANSI RUU CIPTA KERJA YANG SUDAH DISEPAKATI
Pemerintah mengakui "obesitas" perizinan berusaha selama ini merupakan bagian dari "lemak-
lemak" ekonomi yang harus segera diperbaiki. Oleh karena itu diperlukan pemangkasan regulasi
untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.
184
