Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020

Cara utamanya adalah dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yang menggunakan
omnibus law sebagai metode dalam penyusunannya. Beberapa substansi yang ada di RUU itu
telah disepakati DPR.

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian Elen Setiadi mengungkapkan "lemak-lemak" ekonomi yang akan
dituntaskan.

"Kita anggap sebagai lemak-lemak ekonomi itu misalnya menyangkut obesitas regulasi, ada daya
saing kita yang masih belum baik, masalah ketenagakerjaan, masalah perizinan dan kemudahan
berusaha, UMKM, koperasi dan kepastian hukum," kata dia secara virtual, Kamis, 24 September
2020.

Ellen pun mengungkapkan, beberapa substansi RUU tersebut yang telah disepakati bersama
dengan panitia kerja (panja) badan legislasi DPR, di antaranya kesesuaian tata ruang hingga
persetujuan lingkungan.
Kemudian, terkait persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi dan penerapan
perizinan berbasis risiko. Risiko rendah hanya dengan pendaftaran, dan risiko menengah dengan
pemenuhan standar.

"Yang izin berbasiskan risikonya tinggi, kalau risikonya menengah hanya dengan pemenuhan
standar yang rendah seperti UMKM misalnya, cukup dengan pendaftaran nanti melalui sistem
OSS. Dia dapat memberikan NIB dengan demikian sudah teregister dan mendapatkan semacam
perizinan," kata Elen.

Adapun yang terkait UMKM dan koperasi adalah kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan.
Kemudian terkait riset dan inovasi serta terkait tindak lanjut putusan WTO atas penyelesaian
sengketa.

Sementara itu, terkait penataan kewenangan perizinan berusaha antara pemerintah pusat dan
daerah juga telah disepakati. Pemerintah, dikatakannya, tidak mengambil alih kewenangan
pemerintah daerah.

"Kita tidak mengambil alih kewenangan di Pemda yang kita lakukan adalah kita menerapkan
standar dalam bentuk NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dan standar ini berlaku
nasional dengan demikian tidak lagi ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain,"
ujarnya.

Dengan begitu, disepakati juga bahwa pemerintah pusat dapat mengambil alih perizinan
berusaha dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan atau tidak sesuai dengan NSPK.

185