Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 193
"Hanya beberapa ada materi-materi pending di beberapa UU sektor yang masih (harus dibahas)
dan InsyaAllah hari ini akan kami selesaikan," katanya.
Lalu, setelah seluruh pasal di 10 klaster tersebut disepakati semua pihak, barulah besoknya
klaster terakhir yaitu Klaster Ketenagakerjaan bisa kembali dibahas.
"Dan mudah-mudahan besok kita masuk ke klaster yang terakhir yakni Bab 4 tentang
Ketenagakerjaan," ungkapnya.
Pemerintah dan Baleg DPR RI memang sempat menunda pembahasan Klaster Ketenagakerjaan
ini setelah mendapat perintah resmi dari Presiden Joko Widodo pada 24 April lalu. Hal ini untuk
merespons tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam klaster tersebut.
Sebagaimana diketahui, salah satu klaster dalam RUU Cipta Kerja yang paling banyak disorot
dan dikritik adalah bagian ketenagakerjaan ini. Kritik paling kencang terutama datang dari para
serikat buruh. Mereka menganggap pasal-pasal di sana menghilangkan banyak hak-hak buruh
yang diatur dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Selain itu, RUU Cipta Kerja ini juga mengatur perluasan sistem kerja kontrak dan outsourcing
yang dianggap akan lebih merentankan para pekerja. RUU ini juga dianggap mempermudah
PHK. Apalagi, selama ini buruh minim dilibatkan dalam pembahasan peraturan ini, padahal
merekalah yang paling terdampak.
Selain klaster ketenagakerjaan, ada 10 klaster lainnya dalam RUU ini terdiri dari klaster
penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, serta kemudahan,
pemberdayaan, dan perlindungan UMKM dan perkoperasian. Kemudian, dukungan riset dan
inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek
strategis nasional, dan kawasan ekonomi. (eds/eds) .
192
