Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 219

Ida menjelaskan, setelah diproses ke KPPN, selanjutnya KPPN akan mencairkan dana BLT ke
              Bank Penyalur. Setelah itu, bank Penyalur akan segera transfer ke rekening penerima baik itu
              bank Himbara maupun bank Swasta lainnya.

              Kemnaker  juga  terus  berkoordinasi  dengan  Bank  Himbara  selaku  Bank  Penyalur  untuk
              mempercepat proses transfer.

              "Kita berharap penyaluran tahap IV ini terus berjalan dengan lancar seperti tahap I,II dan III,
              sehingga target penyaluran pembayaran tahap pertama bantuan subsidi upah/gaji bisa tercapai,"
              kata  Ida.

              Berdasarkan  data  Kemnaker  per  22  September  2020,  realisasi  penyaluran  subsidi  upah/gaji
              tahap I telah mencapai 2.484.429 orang atau 99,38 persen dari total penerima tahap I sebanyak
              2,5 juta orang.

              Kemudian untuk tahap II, penyalurannya telah mencapai 2.980.913 orang atau 99,36 persen
              dari total penerima tahap II sebanyak 3 juta orang.

              Sedangkan untuk tahap III telah mencapai 3.356.866 orang atau 95 persen dari total 3,5 juta
              orang. Total Tahap I, II, dan III sebanyak 8.822.208 penerima atau 98,02 persen dari 9 juta
              orang.

              Kemnaker telah menyediakan layanan pengaduan terkait penyaluran bantuan subsidi upah/gaji
              melalui laman  http://bantuan.kemnaker.go.id  .
              Para pekerja/buruh bisa memanfaatkannya untuk bertanya, mencari informasi atau mengadukan
              permasalahan terkait bantuan subsidi upah/gaji.

              Syarat Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp600 Ribu  Pekerja yang berhak menerima bantuan
              subsidi gaji harus berpenghasilan Rp5 juta ke bawah. Selain itu, pekerja atau karyawan juga
              harus memenuhi kriteria berikut ini:

              1. Karyawan swasta yang merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah
              Rp5 juta.

              2. PPNPN (pegawai pemerintah non-PNS) yang tak menerima gaji ke-13 dan sebagai peserta
              BPJS Ketengakerjaan.
              3. Guru honorer di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan.

              Sebelumnya pegawai pemerintah baik BUMN dan PNS sudah pasti tidak akan menerima bantuan
              subsidi gaji.

              Namun,  Menaker  mengatakan,  (PPNPN)  baik  pekerja  honorer  maupun  kontrak  dan  menjadi
              peserta BPJS ketenagakerjaan bisa masuk kategori penerima bantuan subsidi gaji/upah ini.
              Pekerja/buruh yang mendapat subsidi harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu:  WNI yang
              dibuktikan dengan NIK  Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif
              di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. Peserta yang membayar
              iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta sesuai upah yang
              di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.









                                                           218
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224