Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020

Kamis, 24 September 2020 - 12:19 Dalam paparannya Ilyas menjelaskan terdapat empat jenis
relaksasi yang diberikan selama selama enam bulan, mulai dari iuran bulan Agustus 2020 hingga
Januari 2021. Pertama keringanan iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) &
Jaminan Kematian (JKM) sebesar 99 persen, atau dengan kata lain perusahaan hanya perlu
membayar satu persen selama masa relaksasi. Keringanan ini diberikan secara langsung kepada
pemberi kerja dan peserta Bukan Penerima Upah (BPU) tanpa perlu melakukan pengajuan
selama telah memenuhi persyaratan, yaitu bagi peserta eksisting telah melunasi iuran hingga
bulan Juli 2020 dan bagi peserta baru cukup membayar iuran penuh untuk dua bulan pertama.
Sedangkan bagi peserta jasa konstruksi yang eksisting cukup membayar satu persen dari sisa
tagihan dan bagi peserta baru membayar iuran penuh termin pertama dan untuk termin
selanjutnya cukup membayar satu persen.

Relaksasi kedua adalah penundaan pembayaran iuran Jaminan Pensiun (JP) sebesar 99 persen.
Pada kebijakan ini peserta cukup membayar iuran JP sebesar satu persen selama periode
relaksasi, namun sisanya harus dibayarkan sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat tanggal
15 Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat tanggal 15 April 2022. Guna mendapatkan manfaat
ini, peserta juga harus melunasi iuran bulan Juli 2020 serta melakukan pengajuan ke
BPJAMSOSTEK. Untuk perusahaan besar dan menengah dalam pengajuannya wajib melampirkan
data penurunan omset penjualan atau pendapatan per bulan lebih dari 30 persen sejak bulan
Februari 2020 , sedangkan untuk perusahaan kecil dan mikro cukup memberikan surat
pemberitahuan dan akan langsung disetujui oleh BPJAMSOSTEK.

Kamis, 24 September 2020 - 06:11 Kebijakan yang ketiga adalah relaksasi pengenaan denda
keterlambatan pembayaran iuran dari dua persen menjadi 0,5 persen, serta menghapus denda
atas penundaan iuran Jaminan Pensiun sampai jangka waktu pembayaran cicilan berakhir pada
tanggal 15 April 2022. Serta yang terakhir adalah perpanjangan jangka waktu pembayaran iuran
dari tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya, namun jika tanggal 30 jatuh pada hari libur
maka dibayar pada hari kerja sebelum tanggal 30.

Meski iurannya turun, namun Ilyas meyakinkan bahwa tidak ada penurunan manfaat yang
diterima oleh peserta, karena tujuan dari kebijakan ini adalah mengedepankan perlindungan
hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta, meringankan beban pemberi kerja dan
peserta serta menjaga kesinambungan program perlindungan, mendukung upaya pemulihan
perekonomian dan kelangsungan usaha.

BPJAMSOSTEK justru mendorong para pemberi kerja yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya
untuk memanfaatkan momentum relaksasi iuran ini, karena iuran yang sangat terjangkau.

"Kami berharap relaksasi iuran juga dapat mendorong peningkatan jumlah kepesertaan serta
ketertiban peserta dalam membayar iuran, karena dengan iuran yang menjadi sangat murah dan
manfaat yang didapatkan sangat lengkap", cetus Ilyas.

Sementara itu dalam sambutannya, Ketua Komite Jaminan Sosial DPN APINDO Soeprayitno
menekankan agar dalam pelaksanaan kebijakan ini BPJAMSOSTEK memberikan tata cara yang
mudah bagi pemberi kerja demi mengedepankan kepuasan peserta sehingga manfaatnya bisa
langsung dirasakan untuk meringankan tekanan cashflow perusahaan yang selama ini tertekan
akibat pandemi COVID-19.

Plt. Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker RI Haiyani Rumondang Haiyani dalam pidatonya
mengimbau kepada para pemberi kerja untuk memanfaatkan relaksasi iuran ini dengan
melaporkan data yang sebenarnya kepada BPJAMSOSTEK. Selain itu bagi yang belum menjadi
peserta untuk segera mendaftarkan seluruh pekerjanya sehingga terlindungi dari segala risiko
kecelakaan kerja dan sosial ekonomi. (dni/mdo).

222