Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020

RELAKSASI IURAN BP JAMSOSTEK TAK MENGURANGI MANFAAT KEPESERTAAN

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) memastikan
relaksasi iuran jaminan sosial yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun
2020 tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana
nonalam penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), tidak mengurangi manfaat yang didapat
oleh para pesertanya.

Direktur Kepesertaan BP Jamsostek E Ilyas Lubis menegaskan, meski ada relaksasi iuran, tidak
ada penurunan manfaat yang diterima oleh peserta. Pasalnya menurut dia, tujuan dari kebijakan
ini adalah mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta,
meringankan beban pemberi kerja dan peserta serta menjaga kesinambungan program
perlindungan, mendukung upaya pemulihan perekonomian dan kelangsungan usaha.

"Relaksasi iuran ini tidak mengubah manfaat yang diperoleh peserta program Jaminan
Kecelakaan Kerja OKK) dan Jaminan Kematian QKM) sesuai peraturan pemerintah yang
diterbitkan, jadi tidak ada yang berkurang dalam segi manfaat," kata Ilyas dalam Sosialisasi
Relaksasi Iuran Program Jamsostek yang digelar secara dar-ing, Kamis (24/9).

BP Jamsostek, tegas dia, justru mendorong para pemberi keija yang belum mendaftarkan tenaga
kerjanya untuk memanfaatkan momentum relaksasi iuran ini, karena iuran yang sangat
terjangkau. "Kami berharap relaksasi iuran juga dapat mendorong peningkatan jumlah
kepesertaan serta ketertiban peserta dalam membayar iuran, karena dengan iuran yang menjadi
sangat murah dan manfaat yang didapatkan sangat lengkap," kata Ilyas.

Dalam paparannya Ilyas menjelaskan, terdapat empat jenis relaksasi yang diberikan selama
selama enam bulan, mulai dari iuran bulan Agustus 2020 hingga Januari 2021. Pertama
keringanan iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja OKK) dan Jaminan Kematian G KM) sebesar
99%, atau dengan kata lain perusahaan hanya perlu membayar 1% selama masa relaksasi.
Keringanan ini diberikan secara langsung kepada pemberi kerja dan peserta Bukan Penerima
Upah (BPU) tanpa perlu melakukan pengajuan selama telah memenuhi persyaratan, yaitu bagi
peserta eksisting telah melunasi iuran hingga bulan Juli 2020 dan bagi peserta baru cukup
membayar iuran penuh untuk dua bulan pertama.
"Sedangkan bagi peserta jasa konstruksi yang existing cukup membayar 1% dari sisa tagihan,
dan bagi peserta baru membayar iuran penuh termin pertama dan untuk termin selanjutnya

cukup membayar 1%," ujar dia.

Relaksasi kedua adalah penundaan pembayaran iuran Jaminan Pensiun (JP) sebesar 99%. Pada
kebijakan ini peserta cukup membayar iuran JP sebesar 1% selama periode relaksasi, namun
sisanya harus dibayarkan sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat tanggal 15 Mei 2021
dan diselesaikan paling lambat tanggal 15 April 2022.

Guna mendapatkan manfaat ini, peserta juga harus melunasi iuran bulan Juli 2020 serta
melakukan pengajuan ke BP Jamsostek. Untuk perusahaan besar dan menengah dalam
pengajuannya wajib melampirkan data penurunan omset penjualan atau pendapatan per bulan
lebih dari 30% sejak bulan Februari 2020, sedangkan untuk perusahaan kecil dan mikro cukup
memberikan surat pemberitahuan dan akan langsung disetujui oleh BP Jamsostek.

Kebijakan yang ketiga adalah relaksasi pengenaan denda keterlambatan pembayaran iuran dari
2% menjadi 0,5%, serta menghapus denda atas penundaan iuran Jaminan Pensiun sampai
jangka waktu pembayaran cicilan berakhir pada tanggal 15 April 2022. Serta yang terakhir adalah
perpanjangan jangka waktu pembayaran iuran dari tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan

21