Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 29
Ringkasan
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Su-pratman Andi Agtas mengungkapkan, progres
pembahasan omnibus law Rancangan Un-dang-Undang (RUU) Cipta Kerja hingga saat ini sudah
mencapai 10 klaster dari total 11 klaster yang ada dalam RUU tersebut. Sementara 95% pasal-
pasal di ke-10 klaster itu telah berhasil disepakati di tingkat panitia kerja (panja).
"Alhamdulillah dari pasal-pasal di 10 klaster, sudah 95% disepakati di tingkat panitia kerja
(panja). Ada beberapa materi di beberapa sektor yang masih pending sampai hari ini, akan kami
selesaikan. Mudah-mudahan besok kami masuk ke klaster yang terakhir yakni Bab 4 tentang
Ketenagakerjaan," tutur Supratman dalam diskusi ILUNI UI, Kamis (24/9).
PANJA SEPAKATI 95% PASAL DI 10 KLASTER RUU CIPTA KERJA
JAKARTA - Ketua Badan Legislasi (Balcg) DPR RI Su-pratman Andi Agtas mengungkapkan,
progres pembahasan omnibus law Rancangan Un-dang-Undang (RUU) Cipta Kerja hingga saat
ini sudah mencapai 10 klaster dari total 11 klaster yang ada dalam RUU tersebut. Sementara
95% pasal-pasal di ke-10 klaster itu telah berhasil disepakati di tingkat panitia kerja (panja).
"Alhamdulillah dari pasal-pasal di 10 klaster, sudah 95% disepakati di tingkat panitia kerja
(panja). Ada beberapa materi di beberapa sektor yang masih pending sampai hari ini, akan kami
selesaikan. Mudah-mudahan besok kami masuk ke klaster yang terakhir yakni Bab 4 tentang
Ketenagakerjaan," tutur Supratman dalam diskusi ILUNI UI, Kamis (24/9).
Menurut dia, RUU Cipta Keija dapat melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap semua
rancangan peraturan di Indonesia. "Saya melihat, ternyata metode omnibus law, satu-satunya
cara kita untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi semua rancangan peraturan yang
selama ini kita tahu banyak yang tumpang tindih. Karena semua ego sektoral yang bermain,"
ujar dia.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan,
omnibus law merupakan solusi untuk melakukan penyederhanaan regulasi yang selama ini
berbelit dan dikeluhkan investor. "Omnibus law akan mengatur isu-isu fundamental yang kritis
dalam lingkungan bisnis dalam persaingan di Indonesia," jelas dia dalam acara Special Economic
Zones (SEZs): Indonesia New World Economic Paradigm di Jakarta, Kamis (24/9).
Dia menilai, penyederhanaan regulasi dapat menarik lebih banyak investor ke dalam negeri,
sehingga akan memberikan efek berganda pada penciptaan lapangan pekerjaan dan
mempercepat pemulihan ekonomi. Selain itu, omnibus law juga merupakan bagian dari
transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah akan terus membenahi iklim
investasi di Indonesia yang selama ini menjadi persoalan utama yaitu melalui Omnibus Law Cipta
Kerja.
Wahyu mengatakan, pemerintah akan konsisten memperbaiki birokrasi agar lebih baik dengan
penyederhanaan izin dan regulasi. "Menurut saya ini selalu menjadi bidang yang ingin
disederhanakan oleh Presiden Jokowi dalam birokrasi," ujar dia.
Selain itu, kemudahan perizinan pun saat ini dapat diajukan melalui online single submission
(OSS) sehingga mengurangi jumlah pertemuan antara sektor swasta dan pejabat pemerintah.
"Ini cara kami untuk dapat mengurangi jumlah pertemuan antara sektor swasta dan pejabat
pemerintah kami. Melalui OSS sebenarnya adalah jawaban dari birokrasi," kata dia.
28
