Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020

GAGALKAN 7 CPMI NONPROSEDURAL KE TIMUR TENGAH, KEPALA BP2MI UCAPKAN
KALIMAT INI, TEGAS!
JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali menggagalkan 7 orang
calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang diduga akan diberangkatkan secara nonprosedural
sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke negara Timur Tengah.

Dari peristiwa ini dapat dikatakan bahwa upaya pengiriman secara illegal PMI masih terus
berlangsung. Terutama untuk penempatan PMI ke negara Timur Tengah yang hingga saat ini
masih dimoratorium. Sesuai Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan
Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-
Negara Kawasan Timur Tengah. Untuk itu, kepada para pengusaha, pemilik perusahaan,
manning agency, atau P3MI, Kepala BP2MI menyampaikan pesannya.

"Kami tidak memulai perang ini, tetapi peperangan itu kalian lah yang memulainya dengan segala
bentuk kejahatan illegal terhadap PMI. Maka jangan pernah berpikir bahwa kami akan
menghentikan peperangan ini dan jangan pernah berpikir kalian bisa menghentikan peperangan
ini. Dan saya tegaskan bahwa saya rela pertaruhkan leher saya, badan saya walau hanya untuk
satu orang PMI " tegas Kepala BP2MI, Benny Rhamdani di hadapan para media saat Press
Conference di kantor BP2MI, Jakarta, Kamis (24/9).

Kasus ini bermula dari laporan yang diterima oleh BP2MI dari masyarakat melalui Crisis Center
pada Kamis (24/9), bahwa ada 30 PMI yang ditampung di sebuah rumah kontrakan yang
berlokasi di Jalan Swadaya RT 03/09 Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Informasi
tersebut langsung ditelusuri oleh tim UPT BP2MI Jakarta, dan ditemukan 7 orang PMI wanita
yang telah ditampung di rumah tersebut selama dua minggu.

"Dari 7 CPMI yang ditemukan, 5 orang diantaranya akan dipekerjakan ke Abu Dhabi, 1 orang ke
Dubai, dan 1 orang ke Qatar. Salah satu CPMI tersebut mengatakan bahwa yang akan
memberangkatkan mereka adalah PT Prima Duta," ujarnya.

Bersama 7 CPMI tersebut, tim UPT BP2MI Jakarta juga bertemu dengan Ahmad Nuryadi, yang
diketahui merupakan suami dari Sri Lestari, penanggungjawab penampungan. Ke-7 CPMI dan
Ahmad Nuryadi turut diamankan oleh BP2MI untuk dilakukan pendalaman dan wawancara,
karena saat didatangi di rumah tersebut Sri Lestari tidak berada di tempat.

Benny mengatakan, ke-7 CPMI yang diamankan ini berasal dari daerah Cianjur 3 orang,
Sukabumi 1 orang, Karawang 1 orang, dan Serang Banten 2 orang. Setelah dilakukan
pendalaman dan wawancara terhadap 7 orang CPMI, mereka akan ditampung di shelter UPT
BP2MI Jakarta. Untuk selanjutnya, mereka akan didampingi oleh BP2MI untuk penyidikan ke
Bareskrim Polri sebagai tindaklanjut proses hukum.

"Artinya ke-7 orang CPMI ini telah dalam perlindungan negara, karena mereka adalah korban
yang berhak mendapatkan perlindungan," jelas Benny.

Minggu depan, lanjut Benny, BP2MI akan mengajak pihak airlines, PT Angkasa Pura, Dirjen
Imigrasi, Dirjen Perhubungan, dan instansi terkait lainnya untuk duduk bersama dan
membangun kesepahaman, agar pengiriman illegal PMI ini bisa dicegah mulai dari bandara.

"Modus operandi PMI yang diberangkatkan secara nonprosedural dengan mudah dapat diketahui
dari visa yang digunakan yaitu visa turis, dan biasanya mereka tidak memiliki tiket kepulangan
maupun reservasi tempat menginap. Jika ada kemauan dan kesepahaman bersama, tentu kita
bisa cegah mereka sejak dari bandara. Oleh karena itu membutuhkan kerja-kerja kolaboratif,
bukan hanya BP2MI saja," tutup Benny.

(fri/jpnn).
48