Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020

Ringkasan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa omnibus law
merupakan solusi untuk melakukan penyederhanaan regulasi yang selama ini berbelit yang
dikeluhkan investor.

AIRLANGGA: OMNIBUSLAW SOLUSI SEDERHANAKAN REGULASI

JAKARTA, - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa
omnibus law merupakan solusi untuk melakukan penyederhanaan regulasi yang selama ini
berbelit yang dikeluhkan investor.

"Omnibus law akan mengatur isu-isu fundamental yang kritis dalam lingkungan bisnis dalam
persaingan di Indonesia,"jelasnya dalam dalam acara Special Economic Zones (SEZs): Indonesia
New World Economic Paradigm di Jakarta, Kamis (24/9).

Penyederhanaan regulasi, dinilainya dapat menarik lebih banyak investor ke dalam negeri
sehingga akan memberikan efek berganda pada penciptaan lapangan pekerjaan dan
mempercepat pemulihan ekonomi.

Selain itu, Omnibus law merupakan bagian dari transformasi ekonomi untuk mencapai visi
Indonesia 2045.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan bahwa pemerintah akan terus membenahi
iklim investasi di Indonesia yang selama ini menjadi persoalan utama yaitu melalui dibentuknya
Omnibus Law Cipta Kerja.

Oleh karena itu, pemerintah akan konsisten untuk memperbaiki birokrasi agar lebih baik dengan
penyederhanaan izin dan regulasi.
"Menurut saya ini selalu menjadi bidang yang ingin disederhanakan oleh Presiden Jokowi dalam
birokrasi," ujarnya.

Selain itu kemudahan perizinan pun saat ini dapat diajukan melalui online OSS ( online single
submission )sehingga mengurangi jumlah pertemuan antara sektor swasta dan pejabat
pemerintah.

"Ini cara kami untuk dapat mengurangi jumlah pertemuan antara sektor swasta dan pejabat
pemerintah kami. Melalui OSS sebenarnya adalah jawaban dari birokrasi," katanya.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pembahasan
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah mencapai 95% dengan pembahasan 10 kluster
dari 11 kluster yang ada dalam RUU.

"Alhamdulillah dari 10 pasal, udah 95% disepakati di tingkat panitia kerja (panja). Ada beberapa
materi-materi pending di beberapa sektor yang masih dan sampai hari ini akan kita
selesaikan,"tutur Supratman Andi Agtas dalam diskusi Iluni UI, Kamis (24/9).
Ia mengatakan bahwa, akan terus melakukan pembahasan RUU Cipta kerja hingga 11 cluster
selesai dibahas dan disepakati. Bahkan setelah seluruh pasal di 10 klaster tersebut disepakati
semua pihak, barulah besoknya klaster terakhir yaitu Klaster Ketenagakerjaan bisa kembali
dibahas.

52