Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 6

PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA MAMPU SERAP 7 JUTA PEKERJA

              Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim
              Iskandar menyatakan terdapat bagian Rp30,7 triliun dari sisa anggaran Dana Desa yang dapat
              digunakan untuk Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan diperkirakan mampu menyerap
              7,05 juta pekerja.

              Abdul  Halim  dalam  konferensi  pers  daring,  usai  rapat  terbatas  yang  dipimpin  Presiden  Joko
              Widodo (Jo-kowi)  di Jakarta, Kamis, mengatakan kegiatan PKDT tersebut akan dilaksanakan
              sepanjang  Oktober  hingga  Desember  2020.  "PKTD  bulan  Oktober,  November,  Desember  ini
              diprioritaskan untuk PKTD yang tidak membutuhkan bahan yang tinggi. Jadi minimal di atas 50
              persen untuk upah, supaya penyerapan tenaga kerja banyak," kata dia.

              Dalam  periode  pembangunan  padat  karya  dengan  anggaran  Rp30,7  triliun  itu,  Abdul  Halim
              memperkirakan  PKTD  akan  menyerap  7.056.751  pekerja.  "PKTD  sampai  Desember,  dengan
              asumsi setiap PKTD itu delapan hari per bulan, maka akan ketemu 7.056.751 pekerja yang akan
              terserap," ujarnya.

              Selain Rp30,7 triliun anggaran untuk PKTD, masih terdapat sisa anggaran Dana Desa sebesar
              Rp  13,06  triliun  untuk  melanjutkan  Program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT).  Abdul  Halim
              mengharapkan dengan terbukanya jutaan lapangan kerja di pedesaan, maka akan meningkatkan
              daya beli masyarakat dan meminimalkan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. "Dengan
              penyerapan tenaga kerja yang banyak, dana yang beredar di masyarakat juga banyak sehingga
              naikkan daya beli warga," ujarnya.

              Pada  rapat  terbatas  tersebut  Presiden  Joko  Widodo  telah  memerintahkan  kementerian  dan
              lembaga  untuk  menerapkan  kebijakan  yang  terintegrasi  dan  solid  dalam  membangun
              perekonomian  desa.  Presiden  Jokowi  juga  meminta  jajarannya  untuk  mereformasi  dan
              melakukan transformasi strategi ekonomi desa, dalam upaya memulihkan perekonomian akibat
              pandemi COV1D-19.

              Saat ini, ketika terjadi krisis ekonomi di perkotaan karena pandemi COVID-19, kata Presiden,
              desa menjadi wilayahpenyangga karena terjadinya arus balikper-pindahan penduduk dari kota
              ke desa. "Jadi bukan urbanisasi tetapi ruralisasi," ujar Presiden Jokowi. ebar

































                                                            5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11