Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020

Kemnaker mengikuti sidang GB ILO ke-340 yang dimulai setiap petang hingga dini hari melalui
konferensi virtual.
Anwar menjelaskan kasus tersebut dilaporkan oleh IUF ke ILO pada Februari 2018 dengan
tuduhan telah terjadi pelanggaran kebebasan berserikat di PT CRI. Tuduhan tersebut adalah
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mutasi terhadap anggota serikat pekerja di CRI, yang
semena-mena dan Pemerintah Indonesia dituduh melakukan keberpihakan kepada PT CRI.

Ia mengungkapkan sejak 2018, Kemnaker secara konsisten berjuang untuk menyanggah segala
tuduhan di kasus tersebut dengan memberikan penjelasan kepada ILO Geneva, beserta bukti-
bukti dan data.

Hingga akhirnya, Komite Kebebasan Berserikat ILO Geneva menerima dan memahami
penjelasan dan sanggahan dari pemerintah Indonesia bahwa kasus PHK yang dilaporkan telah
memiliki putusan hukum di Indonesia.

Anwar menambahkan para pihak juga berkomitmen untuk melaksanakan putusan hukum
tersebut; proses mutasi yang dilakukan adalah karena kebutuhan CRI yang sudah
dikomunikasikan ke pekerja melalui dialog sosial; sehingga mutasi bukan karena alasan
keanggotaan dalam serikat pekerja.

“Komite Kebebasan Berserikat di ILO Geneva mengapresiasi bahwa pemerintah Indonesia telah
melakukan sejumlah pertemuan, dialog sosial yang produktif dan memfasilitasi penyelesaian di
dalam negeri,” kata Anwar.

Sementara Kepala Biro Kerja sama Luar Negeri Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan
Komite Kebebasan Berserikat di ILO juga percaya dengan kebijakan dan komitmen terus
menerus dari pemerintah (Kemnaker) untuk menjamin kebebasan berserikat dan berunding
bersama di Indonesia. (*)

134