Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 137
Latihan Kerja (BLK). Atau yang dilakukan secara langsung kelompok masyarakat. Bahkan,
pemerintah juga menyediakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS).
"Kami juga memperluas kegiatan perluasan kesempatan kerja, memperbanyak pelati-han-
pelatihan kewirausahaan untuk mengisi kekosongan banyaknya kesempatan kerja yang
berkurang," kata mantan Anggota DPR ini, kemarin.
Untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PIIK), lanjutnya, Kemnaker telah menerbitkan
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan. SE ini akan jadi acuan kepala daerah dalam
memutuskan upah minimum provinsi (UMP).
"Kami mengeluarkan SE ini setelah melakukan kajian mendalam bersama di Dewan Pengupahan
Nasional. Prinsipnya, SE ini adalah bagaimana perlindungan upah itu bisa kami berikan.
Keberlangsungan usaha juga tetap berjalan," terang Ida.
Menteri berlatar belakang PKB ini menyatakan, SE itu berbentuk arahan bagi provinsi. Yakni
ketika menetapkan UMP, dengan memperhitungkan kondisi ketenagakerjaan, keberlangsungan
usaha, dan perlindungan pengupahan bagi pekerja di provinsi tersebut.
Dia menegaskan, upah tahun depan tak hanya memperhatikan kesejahteraan pekerja. Namun
juga keberlangsungan usaha, agar tak terjadi PI IK.
Lewat arahan SE itu, Ida yakin, para gubernur dapat menetapkan UMP yang seimbang. "Saya
percaya, para gubernur sudah menghitung dengan baik," lanjutnya.
Pendiri dan mantan Ketua Kaukus Perempuan Parlemen ini membeberkan, selama pan-demi.
angka pengangguran naik. Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran
naik dari 7,5 juta orang menjadi 9,7 juta orang per Agustus 2020.
Di tempat berbeda. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengakui, naiknya angka
pengangguran di ibukota selama pandemi virus Corona tak terelakkan. Karena, pandemi Covid-
19 yang melanda sejak awal Maret, menurutnya tak hanya menghantam aspek perekonomian,
melainkan juga aspek sosial dan keagamaan. dir
136
