Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 198

bantuan Rp 600 ribu per bulan. Bantuan ini diberikan selama 4 bulan berturut-turut dalam dua
              tahap, sehingga totalnya Rp 2,4 juta.



              JADWAL PENCAIRAN BLT SUBSIDI GAJI TAHAP 2, MULAI DISALURKAN PEKAN INI,
              BERIKUT PENJELASANNYA

              Bantuan langsung tunai (BLT) Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan tahap 2 segera disalurkan.
              Pekerja yang bergaji di bawah Rp 5 juta dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan
              bantuan Rp 600 ribu per bulan. Bantuan ini diberikan selama 4 bulan berturut-turut dalam dua
              tahap, sehingga totalnya Rp 2,4 juta.

              Subsidi gaji atau upah disalurkan melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam Himpunan
              Bank Milik Negara ke rekening penerima. Lantas, kapan BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan
              tahap 2 cair?  Diketahui, subsidi Gaji tahap 2 akan disalurkan pekan ini.

              Menteri  Ketenagakerjaan,  Ida  Fauziyah  mengungkapkan  evaluasi  data  penerima  subsidi  gaji
              yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah tuntas pada
              Kamis (5/11/2020).

              "Alhamdulillah  kemarin  sudah  selesai  pemadanan  datanya  dan  sekarang  data  itu  sudah
              diserahkan  ke  BPJS  Ketenagakerjaan.  Mudah-mudahan  hari  ini  bisa  diserahkan  kepada
              Kementerian  ketenagakerjaan,"  katanya  melalui  rekaman  audio  yang  diterima,  Jumat
              (6/11/2020).

              "Setelah  datanya  clear  and  clean,  kami  akan  meneruskan  ke  proses  selanjutnya  dan  akan
              ditransfer ke para pekerja," sambung Ida.

              Ida menjelaskan, penyaluran subsidi gaji termin kedua ini berbeda.

              Pasalnya,  pada  termin  kedua  ini,  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  mendapat
              rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dilakukan evaluasi data oleh DJP
              Kemenkeu.

              "Harus atas rekomendasi dari KPK, kami harus memadankan data penerima program ini dengan
              wajib pajak. Karena di peraturan menteri itu mereka yang dilaporkan upahnya di bawah Rp 5
              juta. Nah, kalau upahnya di atas itu dan wajib pajak berarti mereka tidak berhak menerima,"
              ujar dia.

              Ida menyebut bahwa penyaluran termin pertama subsidi gaji telah mencapai 98,7 persen.

              Mengenai subsidi gaji tahap berikutnya, Ida belum bisa memastikan bantuan subsidi gaji dari
              pemerintah akan berlanjut hingga tahun 2021, sebagaimana dilansir Kompas.com.

              Meski dirinya sempat menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial sebagai
              upaya meningkatkan daya beli konsumsi bagi pekerja atau buruh.

              Ida mengatakan, saat ini pemerintah masih menghitung kemampuan Kas Negara apakah mampu
              atau tidaknya melanjutkan bantuan subsidi gaji tersebut.



                                                           197
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203