Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020

Pada pencairan subsidi gaji gelombang pertama, pencairannya dilakukan bertahap dalam
beberapa minggu kepada jutaan pekerja.

Tahun ini, pemerintah memang menjadwal penyaluran bantuan subsidi gaji Rp 600.000 atau
bantuan BPJS kepada pekerja dengan gaji per bulan di bawah Rp 5 juta dalam 2 tahap pencairan.

Setiap pekerja menerima pencairan BLT sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan atau
totalnya sebesar Rp 2,4 juta.

Namun, pencairan BLT dilakukan setiap 2 bulan sekali, sehingga dalam 1 kali pencairan, pekerja
menerima bantuan sebesar Rp 1,2 juta.

Anggaran yang dialokasikan untuk penerima bantuan subsidi upah adalah untuk 15,72 juta
pekerja dengan total anggaran Rp 37,74 triliun.

Proses validasi dan verifikasi subsidi gaji karyawan dilakukan baik di Kemenaker maupun BP
Jamsostek. BLT BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan salah satunya untuk meningkatkan daya beli
pekerja.

Sementara itu, bantuan bagi korban PHK dilakukan lewat program Kartu Prakerja.

"Bukan berarti pemerintah diam begitu saja, karena sampai sekarang pemerintah masih terus
memberikan subsidi kepada para pekerja dalam bentuk subsidi upah atau gaji. Jadi ini salah satu
cara kita agar daya beli para pekerja kita tetap ada," ujar Ida Fauziyah.

Ini Postingan Terakhir Gisel atau Gisella Anastasia, Banjir Komentar Netizen Gara-gara Video
Viral "Saya menyaksikan sendiri teman-teman pekerja yang mendapatkan subsidi gaji atau upah,
mereka merasakan kehadiran negara dalam kondisi mereka mengalami pengurangan upah,"
kata Ida lagi.

Ida menambahkan, penyaluran subsidi gaji termin kedua ini berbeda.

Pasalnya, pada termin kedua ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendapat
rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dilakukan evaluasi data oleh DJP
Kemenkeu.

"Harus atas rekomendasi dari KPK, kami harus memadankan data penerima program ini dengan
wajib pajak. Karena di peraturan menteri itu mereka yang dilaporkan upahnya di bawah Rp 5
juta. Nah, kalau upahnya di atas itu dan wajib pajak berarti mereka tidak berhak menerima,"
ujar dia.

Ia mengatakan saat ini data penerima subsidi gaji Rp 600.000 termin pertama dalam tahap
evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Lebih lanjut kata Ida, evaluasi data ini dilakukan atas usulan dari KPK agar penerima subsidi gaji
sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.

"Bagaimana dengan pencairan tahap kedua? Setelah kami mencairkan tahap pertama atas
rekomendasi KPK kami perlu memadankan data penerima dengan data wajib pajak di
Kementerian Keuangan," ujar dia.

194