Page 339 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 339

Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziah  mengatakan  penerima  bantuan  tahap  II
              tersebut  sebanyak  12,4  juta  pekerja  dan  sampai  ke  rekening  masing-masing  setelah  data
              dinyatakan clear and clean.

              "Mudah-mudahan hari ini bisa diserahkan kepada Kemenaker (data dari BPJS Ketenagakerjaan).
              Setelah datanya clear and clean kami akan meneruskan proses selanjutnya dan akan di transfer
              ke para pekerja," ujar Ida dalam keterangan resminya, Jumat (6/11).

              Namun patut diingat bahwa pekerja yang telah didaftarkan sebagai calon penerima subsidi upah
              atau BLT sebesar Rp2,4 juta tersebut bisa saja gagal cair seperti yang sempat terjadi pada tahap
              sebelumnya.

              Ida sendiri pernah menuturkan sejumlah penyebab BLT bisa gagal cair dan masuk ke rekening
              pekerja yang telah didaftarkan.

              Pertama, pekerja belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kewajiban penerima
              sebagai peserta jaminas sosial dimaksudkan untuk memudahkan pengumpulan rekening dan
              verifikasi data.

              Kedua,  perusahaan  tempat  bekerja  belum  mendaftarkan  nomor  rekening  pekerja  ke  BPJS
              Ketenagakerjaan.

              Ketiga, permasalahan dalam rekening pekerja yang didaftarkan. Misalnya, masih dalam proses
              verifikasi.  Dalam  hal  ini  biasanya  penerima  gagal  mendapatkan  BLT  karena  rekening  yang
              digunakan adalah rekening biru atau yang biasa dipakai nasabah untuk meminjam dana dari
              bank.

              Masalah  rekening  lainnya  yang  menyebabkan  kegagalan  pencairan  bantuan  adalah  rekening
              duplikasi, rekening tidak aktif, rekening diblokir, hingga rekening yang tak sesuai dengan nama
              calon penerima subsidi gaji di Nomor Induk Kepesertaan (NIK) BP Jamsostek.

              Di luar verifikasi tersebut, Ida menjelaskan bahwa penyaluran tahap II ini berbeda dengan tahap
              sebelumnya. Pasalnya, penyalurannya harus didasarkan atas rekomendasi dari KPK.

              "Kami harus mempadankan data program ini dengan data wajib pajak dari Dirjen Pajak (DJP).
              Karena di peraturan menteri itu mereka dengan upah dibawah 5 juta," terang Ida.

              Meski  demikian,  secara  keseluruhan  pemadanan  data  sudah  diselesaikan  dan  datanya  telah
              diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

              window.













                                                           338
   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344