Page 343 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020

tersebut, ia mengatakan, sebanyak 2,56 juta orang menjadi pengangguran, 0,76 juta orang
menjadi bukan angkatan kerja, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja dan 24,03 juta orang
bekerja dengan pengurangan jam kerja.

Masalah pengangguran saat ini masih menjadi ancaman bagi pemerintah. Pasalnya,
pertumbuhan ekonomi di Indonesia di angka 5 persen, masih belum berdampak pada
peningkatan jumlah lapangan tenaga kerja. Hal ini juga belum terlepas dari efektifnya program
pemerintah pada sektor pariwisata dan sektor industri.

Kita mengapresiasi keinginan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Caranya, dengan menambah alokasi dana desa lebih besar kepada desa tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk banyak. Juga dana bantuan sosial. Kebijakan yang akan diterapkan tahun 2018
ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan masyarakat desa.

Untuk menurunkan tingkat pengangguran pemerintah harus mampu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang bisa menyerap tenaga kerja. Para pengamat menyatakan, untuk
dapat menekan tingkat pengangguran, pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan sektor
tradable terutama sektor pertanian dan industri manufaktur serta sektor pendukung lainnya.

Selain itu perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi penting agar mampu bersaing
di pasar global. Pemerintah perlu mengejar ketertinggalan sumber daya manusia baik melalui
pendidikan formal, pendidikan vokasi, maupun peningkatan keterampilan. Pemerintah perlu
membuat ketegasan dan kebijakan yang lebih membumi dalam rangka menyelesaikan masalah
pengangguran.

Hal ini bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak
tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu
sumber penyebab kemiskinan terbesar di Indonesia. Selanjutnya menghapuskan korupsi. Sebab
korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai
warga negara sebagaimana mestinya. Hal lain yang perlu dilakukan adalah menyempurnakan
dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.

Pemerintah juga perlu memperluas realisasi program nasional pemberdayaan masyarakat
mandiri, antaranya penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), realisasi pemberian dana stimulus
yang diarahkan untuk menambah penyerapan tenaga kerja, untuk membiayai proyek
infrastruktur yang hasilnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

Saat ini Indonesia mengalami perlambatan ekonomi, dan diprediksi akan berlanjut. Kondisi ini
tentu akan meningkatkan jumlah korban PHK. Juga akan memunculkan pengangguran baru,
terutama di sektor pertambangan, perkebunan industri dan properti.

Untuk mengatasi soal PHK ini hendaknya pemerintah segera membuat regulasi yang
meningkatkan daya beli masyarakat. Caranya dengan menetapkan kebijakan upah layak. Dengan
tingkat upah yang dijaga supaya masyarakat punya daya beli.

(***)

342