Page 374 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 374
MENAKER SINGGUNG 5 GUBERNUR YANG NAIKKAN UMP 2021
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa terkait upah minimum
provinsi (UMP) dikembalikan kepada kewenangan dan keputusan gubernur masing-masing
daerah.
"Saya tegaskan, surat edaran (SE) Kemnaker soal UMP 2021 itu sebagai guidance atau arahan
bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menentukan UMP-nya," ujar Ida di sela kunjungan
kerjanya di Sidoarjo, Jumat (6/11/2020).
Dia mengatakan, SE ini berdasarkan hasil kajian mendalam dengan Dewan Pengupahan Nasional
demi perlindungan upah pekerja dan keberlangsungan usaha.
"Bentuk perlindungan ini adalah upah yang tidak turun dari UMP 2020," tambahnya.
Meski kondisi resesi dan masih ada gubernur yang akan menaikkan UMP, Ida pun meyakini
bahwa mereka sudah membaca dan memahami isi dari surat edaran tersebut. Sehingga,
menurut Ida, mereka sudah memiliki perhitungan tersendiri meski SE tersebut tidak dipatuhi.
"Mereka pasti sudah memikirkan dan mempertimbangkan matang-matang soal kondisi
ketenagakerjaan, keberlangsungan usaha, dan perlindungan pengupahan pekerja di provinsi
tersebut," tuturnya.
Dia mengungkapkan bahwa dirinya percaya dengan keputusan dengan yang diambil gubernur
untuk UMP provinsi masing-masing.
"Saya percaya para gubernur sudah melakukan perhitungan yang baik," tukas Ida.
373
