Page 413 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 413
5 GUBERNUR TETAP NAIKKAN UPAH MINIMUM 2021, INI PENJELASAN MENAKER
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran terkait
penetapan nilai upah minimum (UMP) tahun 2021 tidak naik alias sama dengan nilai upah
minimum tahun 2020. Meski begitu, masih ada sejumlah daerah yang tetap menaikkan UMP
tahun depan.
Menanggapi hal ini, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, keputusan yang
ditetapkan para gubernur tersebut sudah dipertimbangkan dengan bijak dengan melihat
keberlangsungan usaha di daerahnya dan sudah berdasarkan masukan pemangku kepentingan.
"Bagaimana dengan 5 gubernur yang menetapkan upah lebih tinggi dari 2020, saya kira, saya
percaya bahwa para gubenrur ketika menaikkan upah minimum tersebut sudah
mempertimbangkan dengan bijak bagaimana kondisi keberlangsungan usaha di masing-masing
daerahnya. Saya percaya para gubernur juga mendengarkan stakeholder ketenagakerjaan," ujar
Ida usai menghadiri acara Launching Satu Data Ketenagakerjaan, Kamis (5/11/2020).
Ida pun menyebut surat edaran terkait UMP 2021 dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi
gubernur dalam menetapkan upah minimum provinsi.
Menurutnya, surat edaran tersebut sudah melalui diskusi panjang bersama dengan pemangku
kepentingan ketenagakerjaan yang dilakukan dalam forum dewan pengupahan nasional.
"Berangkat dari diskusi yang panjang itu, akhirnya keluarlah surat edaran yang inti surat edaran
itu, meminta kepada gubernur untuk tidak menurunkan upah minimum provinsi, jadi bahasanya
memang menjadi tidak enak kalau tidak naik, padahal sebenarnya kita berharap para gubernur
untuk tidak menurunkan upah di bawah upah minimum di tahun 2020," jelas Ida.
Ida juga mengatakan penggunaan kata upah minimum 2021 sama dengan 2020 dipilih
dimaksudkan agar perusahaan tetap mempertimbangkan perlindungan upah bagi para pekerja
di tengah pandemi Covid-19, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha.
Adapun, 5 provinsi yang tetap menaikkan UMP 2021 antara lain DKI Jakarta, Jawa Tengah,
Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
kbc 10.
412
