Page 418 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 418
pengupahan, tenaga kerja asing (TKA), dan penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan
(JKP).
RPP KLASTER KETENAGAKERJAAN UU CIPTA KERJA SUDAH DIBAHAS, TETAPI
BELUM SEMUANYA DISEPAKATI
Sebanyak empat rancangan peraturan pemerintah ( RPP ) klaster ketenagakerjaan Undang-
Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah dibahas lewat unsur tripartit,
yakni pemerintah, pengusaha, dan kelompok buruh.
Wakil Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Sukitman
Sudjatmiko menyampaikan, keempat RPP itu meliputi pelaksanaan ketenagakerjaan,
pengupahan, tenaga kerja asing (TKA), dan penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan
(JKP).
"Kemarin itu selama 14 hari kita membahas 4 RPP," ujar Sukitman saat dihubungi Kompas.com,
Kamis (5/11/2020).
Dari empat RPP yang sudah melalui pembahasan, dua di antaranya belum menemukan titik
kesepakatan.
Kedua RPP itu yakni pelaksanaan ketenagakerjaan dan pengupahan.
Adapun RPP Pelaksanaan Ketenegakerjaan mengatur empat muatan, yakni perjanjian kerja
waktu tertentu (PKWT), pemutusan hubungan kerja (PHK), alih daya, serta waktu kerja dan
waktu istirahat (WKWI).
Pembahasan tiga dari empat muatan itu belum menemukan keputusan, yakni mengenai PKWT,
alih daya, dan PHK.
Dengan demikian, secara keseluruhan, RPP ini masih menemui jalan buntu.
Sementara itu, pembahasan RPP Pengupahan tak menemukan kesepakatan setelah kelompok
buruh keberatan terhadap rumusan dan formulasinya.
Sukitman mengatakan, pihaknya akan tetap mengawal jalannya pembahasan RPP tersebut.
Ia berharap, pembahasan RPP ini tak melahirkan norma baru. Sebab, RPP ini merupakan aturan
turunan ataupun amanah dari UU Cipta Kerja.
"Artinya yang diatur UU Cipta Kerja dan beberapa hal yang general diatur di RPP, bukan
mengatur norma baru yang sudah diatur di UU Cipta Kerja," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) segera menyusun RPP
sebagai aturan turunan atas UU Cipta Kerja.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, ada 4 RPP yang akan digodok. RPP yang
disusun meliputi pengupahan, TKA, penyelenggaraan ketenagakerjaan, dan RPP JKP.
417
