Page 456 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 456
DAMPAK PANDEMI COVID-19, 5 JUTA BURUH KENA PHK
- Pandemi covid-19 yang hingga kini belum berakhir menghadirkan fakta konkret. Sebanyak 5-6
juta buruh kehilangan pekerjaan alias terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan
tempat mereka bekerja tergoncang semenjak Covid-19 melanda.
Fakta itu diungkap oleh Penjabat (Pj.) Bupati Karawang Yerry Yanuar. Menurut dia, rendahnya
pertumbuhan ekonomi membuat 5-6 juta buruh kehilangan pekerjaan. Solusi atas kondisi ini
adalah penciptaan lapangan pekerjaan dan perbaikan ekonomi. Sayangnya, dua upaya itu
terkendala beberapa hal.
"Seperti daya saing rendah akibat prosedur perizinan tumpang tindih dan hyper regulasi," kata
Yerry kepada wartawan, Jumat (6/11). Pernyataan itu juga diungkapnya dalam webinar yang
digelar UIN Jakarta pada Rabu (4/11). Webinar tersebut bertajuk Mengurai Kewenangan Pemda
dalam Pelaksanaan Jaminan Kemudahan Berusaha pada UU Cipta Kerja.
Pesoalan tumpang tindihnya regulasi inilah menjadi dasar hadirnya UU Omnibus Law. Menurut
Yerry, UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki beberapa karakter. Salah satunya
memiliki napas menyejahterakan masyarakat secara adil dan makmur.
Dia menyebut, UU Cipta Kerja memiliki tujuan untuk harmonisasi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah (pemda) terkait kemudahan berusaha. "Harmonisasi itu harus memiliki
tujuan mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan kualitas UMKM juga koperasi," kata
Yerry.
Dengan hadirnya UU Cipta Kerja, imbuhnya, Pemda harus memiliki lompatan jauh dan mengubah
pola pikir karena zaman sudah berubah. Pemda harus membuat inovasi maupun langkah yang
strategis untuk memecahkan persoalan kesejahteraan.
"Saya melihat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat ini dengan memiliki empat spirit,"
katanya. Adapun empat spirit itu pertama, bagaimana mengurangi kemiskinan. Kedua,
bagaimana mengurangi pengangguran. Ketiga, bagaimana kita mengolah tata ruang dan
lingkungan hidup. Keempat, bagaimana kita membangun infrastruktur dan layanan publik.
Pakar UGM Sebut UU Cipta Kerja Awalnya untuk Tangkal Gelombang PHK Sebelumnya, Bupati
Tangerang Ahmed Zaki Iskandar berharap UU Cipta Kerja segera diterapkan. Hal itu mengingat
wilayahnya dan wilayah Indonesia secara umum sedang menghadapi persoalan ekonomi akibat
dampak covid-19.
"Kami berharap sekali UU Cipta Kerja ini segera berjalan," kata pria yang karib disapa Zaki itu.
Untuk penciptaaan lapangan kerja, Zaki berharap pada masuknya investasi ke Kabupaten
Tangerang. Dia menegaskan percepatan investasi baik di wilayah Tangerang ataupun wilayah-
wilayah industri yang lain itu sangat dibutuhkan.
"Betapa kita sangat butuh sekali percepatan pembangunan dan investasi baik di wilayah
Kabupaten Tangerang maupun di wilayah-wilayah industri lain," beber Zaki.
Editor : Ilham Safutra.
455
