Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 86

"Sesuai arahan Bapak Presiden, Pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya untuk berbagai
              masukan  dan  aspirasi  dari  masyarakat  dan  seluruh  stakeholders,  supaya  dapat  menampung
              seluruh aspirasi masyarakat dan agar sejalan dengan tujuan pembentukan UU Cipta Kerja," ujar
              Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Minggu
              (8/11).

              Portal  tersebut  sudah  dapat  diakses  oleh  masyarakat  dan  seluruh  stakeholders  yang  akan
              memberikan masukan ataupun usulan untuk penyempurnaan draft RPP dan RPerpres sebagai
              pelaksanaan UU Cipta Kerja. Saat ini sudah ada 9 Draft RPP yang bisa diunduh secara lengkap
              oleh masyarakat melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja.

              "Melalui  penyediaan  Portal  Resmi  UU  Cipta  Kerja  ini,  Pemerintah  secara  resmi  mengundang
              seluruh lapisan masyarakat, publik, dan stakeholders terkait untuk menyampaikan aspirasinya
              terkait  dengan  pelaksanaan  UU  Cipta  Kerja,  agar  dalam  penyusunan  RPP  dan  RPerpres
              transparan dan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat," ujar Airlangga.

              Diketahui  pemerintah  memiliki  waktu  tiga  bulan  untuk  menyelesaikan  semua  peraturan
              pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang telah resmi menjadi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

              Berdasarkan hasil inventarisasi bersama seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, terdapat
              44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang terdiri dari 40 RPP dan 4 RPerpres. Saat ini 44
              aturan turunan itu tengah digogok oleh 19 K/L terkait.

              Selain itu, seluruh K/L terkait juga akan melakukan sosialisasi, publikasi dan konsultasi publik
              terhadap substansi dan materi dari draft 40 RPP dan 4 RPerpres, baik yang akan dilakukan di
              Jakarta maupun di daerah. Tujuannya agar penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja
              ini dapat menampung masukan semua pihak terkait secara lebih komprehensif. (OL-7).











































                                                           85
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91