Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 FEBRUARI 2021
P. 172
perdagangan orang (TPPPO). hak-hak dalam pekerjaan, dan hak hidup lainnya yang masih kerap
terabaikan.
Masalah-masalah itu menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan masih menjadi
tugas besar bagi bangsa Indonesia. Tcntunya pemerintah tak tinggal diam melihat berbagai
masalah tersebut. Pemerintah terus mengusahakan agar hak-hak hidup perempuan terjamin dan
terlindungi.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
sebagai kementerian yang bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
masalah-masalah pembangunan manusia dan kebudayaan tentunya memiliki tugas berkaitan
dengan masalah perlindungan perempuan.
Oleh karena itu. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
Kemenko PMK (Deputi 4) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kegiatan
Peningkatan Kualitas Perempuan tahun 2021 dengan melibatkan kementerian dan lembaga
terkait yang mengurusi perempuan.
Deputi 4 Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri menjelaskan bahwa rapat koordinasi dilakukan
untuk mengidentifikasi program-program kegiatan kementerian dan lembaga dalam upaya peri
indungan terhadap perempuan.
"Tugas kami (Kemenko PMK) di sini intinya adalah mengidentifikasi program-program kegiatan
dari kementerian dan lembaga supaya bisa bersinergi dan perlindungan perempuan bisa kita
laksanakan dan di wujudkan," ujar Femmy saat memimpin rapat koordi nasi bersama
kementerian dan lembaga terkait secara daring dan luring di Jakarta, Rabu (27/1).
Lebih lanjut, Deputi Femmy menjelaskan bahwa isu perempuan terus menjadi perhatian
pemerintah. Berbagai isu perempuan, terang dia, telah masuk dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, dengan arah kebijakan peningkatan kesetaraan
gender dan pemberdayaan perempuan, serta peningkatan perlindungan perempuan
Dalam rapat koordinasi dipaparkan berbagai program kegiatan untuk menguatkan perlindungan
perempuan, di antaranya dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan program menguatkan perlindungan
perempuan dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender
(IDG), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP).
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memiliki program-
program penguatan perlindungan perempuan untuk tahun 2021, yaitu mendorong terwujudnya
kebijakan perlindungan perempuan seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS),
Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (RANTPPPO), RAN Stranas
Penghapusan Kekerasan Seksual, dan meningkatkan hak perempuan di publik, dan di pekerjaan.
Untuk program kegiatan perlindungan perempuan tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) mendorong provinsi sampai daerah lingkup desa atau kelurahan untuk
mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan membuat norma, standar, prosedurdan kriteria
(NSPK) perlin dungan perempuan.
Kementerian dan lembaga lain juga turut menyampaikan usulan program, seperti dari
Kemenkumham yang akan berusaha mengevaluasi peraturan dan kebijakan yang diskrimatif
terhadap perempuan, Kemendesa PDTT yang mendorong pemberdayaan perempuan di desa.
Kemnaker akan merevisi peraturan terkait pekerja perempuan, dan BP2MI akan mengarus
utamakan gender dalam perlindungan PMI Perempuan.
171
