Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 FEBRUARI 2021
P. 177
tengah dimoratorium. Selain itu, Wahyu juga mengatakan uji coba penempatan dengan skema
SPSK di tengah pandemi ini sangat berisiko terpapar virus covid-19.
"Ini program berisiko. Di masa covid sangat rentan terpapar virus. Juga memperlihatkan ambigu
pemerintah RI. Di satu sisi moratorium, di sisi lain buka one channel system," kata Wahyu kepada
redaksi Aktual.com, Kamis (28/1) malam.
Wahyu pun mendesak agar pemerintah membuat nota kesepahaman atau MoU Perlindungan
dengan Arab Saudi, ketimbang melakukan uji coba SPSK. Hal ini untuk memastikan perlindungan
bagi setiap PMI dari kekerasan fisik yang cenderung masih tinggi.
"Harus ada desakan membuat MoU perlindungan dengan Saudi. Bukan justru dengan percobaan
one channel system," tegasnya.
Selain itu, Wahyu juga turut mengkritisi Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
(APJATI) yang dinilai berperan sentral dalam skema SPSK. Menurutnya, hal ini memperlihatkan
belum adanya pembaharuan dalam tata kelola migrasi pekerja yang seharusnya tidak lagi
dimonopoli swasta. Tugas ini seharusnya sudah didesentralisasikan kepada para pemangku
kepentingan yang lain.
Wahyu bahkan mengatakan asosiasi pimpinan Ayub Basalamah ini hanya ingin mengambil
keuntungan dari bisnis penempatan PMI saja namun minus dalam melakukan perlindungan PMI.
"Pengalaman yang lalu-lalu, hanya mau ambil untung tapi lepas tangan kalau ada masalah,"
ungkap dia.
176
