Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 FEBRUARI 2021
P. 21
Judul Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja segera Rampung
Nama Media Media Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg10
Jurnalis E-2
Tanggal 2021-02-01 04:08:00
Ukuran 76x235mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 45.600.000
News Value Rp 136.800.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) ''Pemerintah sejak awal
telah membuka dan menyediakan empat kanal utama bagi masyarakat luas untuk memberikan
masukan dan menyampaikan aspirasi,"
Ringkasan
Pemerintah mengebut penyelesaian 54 aturan turunan dari UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja
yang terdiri atas 49 peraturan pemerintah (PP) dan lima peraturan presiden (perpres) untuk
mendorong penyediaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha.
Di kesempatan berbeda, asosiasi buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN
menyoroti RPP soal Ketenagakerjaan.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan RPP tersebut masih memuat aturan yang justru
bertentangan dengan UU Cipta Kerja, misalnya aturan tentang pesangon.
"RPP yang disiapkan Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) justru melanggar sendiri norma hukum
yang ada di dalam UU Cipta Kerja, karena mengatur pemberian pesangon yang lebih rendah,"
tuding Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (30/1).
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan RPP tersebut masih memuat aturan yang justru
bertentangan dengan UU Cipta Kerja, misalnya aturan tentang pesangon.
ATURAN PELAKSANA UU CIPTA KERJA SEGERA RAMPUNG
PEMERINTAH mengebut penyelesaian 54 aturan turunan dari UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja
yang terdiri atas 49 peraturan pemerintah (PP) dan lima peraturan presiden (perpres) untuk
mendorong penyediaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha.
20
