Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 FEBRUARI 2021
P. 22
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, kemarin, mengatakan
pemerintah membuka dan memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan
dan aspirasi dalam penyusunan aturan pelaksana tersebut.
''Pemerintah sejak awal telah membuka dan menyediakan empat kanal utama bagi masyarakat
luas untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi," katanya melalui keterangan
tertulisnya, kemarin.
Keempat kanal itu yakni melalui portal dan posko UU Cipta Kerja, Tim Serap Aspirasi (TSA).
Acara Serap Aspirasi, dan melalui surat resmi ke Kemenko Perekonomian dan
kementerian/lembaga terkait.
Hingga 25 Januari 2021, pemerintah telah menerima aspirasi masyarakat melalui portal UU Cipta
Kerja dan Posko Cipta Kerja sebanyak 112 masukan melalui web-form, 48 melalui e-mail, dan
jumlah akses ke portal sebanyak 4,88 juta pengakses.
Di kesempatan berbeda, asosiasi buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN
menyoroti RPP soal Ketenagakerjaan.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan RPP tersebut masih memuat aturan yang justru
bertentangan dengan UU Cipta Kerja, misalnya aturan tentang pesangon.
"RPP yang disiapkan Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) justru melanggar sendiri norma hukum
yang ada di dalam UU Cipta Kerja, karena mengatur pemberian pesangon yang lebih rendah,"
tuding Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (30/1).
Begitu juga dengan aturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan
waktu istirahat. serta PHK yang dapat merugikan buruh.
KSPI, sebutnya, meminta kepada pemerintah, khususnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,
untuk menghentikan pembahasan RPP tersebut. (Try/Ins/E-2)
21
